Sementara anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha, meminta pemberantasan mafia tanah harus jadi prioritas penegak hukum. Ia pun meminta Polri, Kejaksaan maupun KPK bersinergi berantas mafia tanah.

"Idealnya memang harus ada sinergi tiga komponen penegak hukum, artinya ada keinginan dan kemauan serius dari pemerintah, sekaligus membuktikan bahwa pemberantasan mafia tanah dilaksanakan," katanya, Ahad (8/11).

Menurutnya, aparat kepolisian harus terus membuktikan upaya yang maksimal, termasuk mengejar para pelaku yang masih buron. Abdul Rachman menyebut konflik tanah ini seperti api dalam sekam yang bisa mengakibatkan ledakan konflik di tanah air.

Menurutnya, konflik bisa jadi terjadi bukan hanya antar individu, antar keluarga, hingga antar kelompok masyarakat. "Laporan dari berbagai dapil, banyak sekali aduan ke DPD mengenai persoalan konflik tanah. Hal ini menunjukkan mafia tanah masih merajalela," katanya.

Masih banyaknya mafia tanah ini, kata dia, menjadi indikasi takluknya negara dalam memastikan sistem kepemilikan dan penguasaan tanah secara layak. "Presiden memang membagikan akte tanah ke warga, itu memang baik, namun jauh dari cukup. Harusnya ada pembenahan karena titik pangkal pemalsuan kerap ditemukan di BPN. Masih ada oknum-oknum yang terlibat dalam pemalsuan dokumen pertanahan itu sendiri," kata Abdul Rachman.

Komisioner Ombudsman RI, Mokh Najih, menilai kinerja Polri dan juga Satgas Mafia Tanah di Kementerian ATR/BPN masih angin-anginan, oleh karena itu satgas diharapkan bisa menuntaskan kasus mafia tanah yang kian banyak laporannya. "Satgas itu sebenarnya sangat strategis, jika mampu berperan secara konsisten, sebab akan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan," kata Najih.

Dalam arti pelayanan publik bidang pertanahan dapat menunjukkan kinerja yang semakin mudah, cepat dan murah, namun kenyataan ya keluhan publik ke Ombudsman di bidang ini masih tinggi, masuk tiga besar dari laporan masyarakat.