REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar mempercepat realisasi anggaran baik APBN maupun APBD. Setiap kementerian lembaga, kata dia, harus fokus untuk mempercepat realisasi anggaran.
“Saya minta ini agar sudah bulan November, masuk ke Desember, jadi percepat realisasi APBN dan APBD,” ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/11).
Ia juga meminta Menteri Dalam Negeri agar memperhatikan serapan anggaran di daerah yang masih rendah. Jokowi menekankan, realisasi APBD sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Presiden menyebutkan, realisasi dana perlindungan sosial hingga saat ini baru mencapai 77 persen dari DIPA. Sedangkan serapan anggaran pada program padat karya baru mencapai 67 persen dan dukungan untuk UMKM serta korporasi baru mencapai 60 persen.
Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai terkait berbagai risiko global di bidang ekonomi. Seperti perlambatan ekonomi yang terjadi di Cina. “Perlambatan ekonomi di Tiongkok betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana gede,” ucap dia.
Selain itu, risiko tapering off yang terjadi di Amerika juga perlu menjadi perhatian sehingga berbagai dampaknya di Indonesia dapat diantisipasi. Jokowi juga menyoroti inflasi yang terjadi di global. Ia ingin pemerintah menghitung berbagai dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut.
“Dampaknya akan seperti apa, semuanya dihitung, semuanya harus kita kalkulasi di mana yang harus kita antisipasi,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden menekankan agar fenomena siklus commodity super-cycle dapat diwaspadai. Sebab, kata dia, komoditas unggulan ekspor Indonesia saat ini melonjak tinggi. Menurut dia, pada umumnya kondisi ini hanya berlangsung selama 18 bulan. Karena itu, ia ingin agar berbagai langkah antisipasi disiapkan dengan menguatkan industri pengolahan yang berorientasi ekspor.
“Dan yang ketiga juga waspadai tantangan kita di tahun 2022 yakni potensi berlanjutnya pandemi dan perlambatan ekonomi dunia karena pandemi global yang belum selesai-selesai,” tambah Jokowi.
Karena itu, APBN 2022 harus menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, dan mengakselerasi daya saing utamanya daya saing ekspor dan investasi.
Ia menilai perlunya pemerintah melakukan fokus dan efisiensi belanja. Sehingga belanja rutinitas dan belanja yang tidak diperlukan dapat segera dihilangkan dan diganti dengan belanja produktif. Jokowi pun menegaskan agar anggaran 2022 sudah bisa diserap pada awal tahun.
“Artinya di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi untuk agar di awal tahun, di Januari sudah bisa dieksekusi. Dan kita harus menyiapkan sekali lagi, dasar untuk pelaksanaan itu,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
