REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Sumatra Selatan Bambang Pramono menyebutkan penyaluran pupuk subsidi telah membantu peningkatan produktivitas hasil panen di sana.
Menurut Bambang, pupuk tersebut membuat petani terbantu dalam mengolah lahan menjadi lebih baik. "Tentu saja banyak faktor lain seperti, benih, alat mesin pertanian, pengawalan teknologi, tetapi faktor pupuk subsidi tentu saja turut berpengaruh dalam peningkatan produktivitas," kata Bambang di Palembang, Sumsel, Selas (16/11).
Ia mengatakan, peningkatan produktivitas pertanian, menjadi salah satu target pemerintah untuk mencapai target kemandirian pangan. Sumsel diharapkan menjadi lumbung pangan nasional. Pada 2020, Sumsel berada pada urutan kelima untuk produksi gabah secara nasional yakni 2,6 juta ton GKG, setelah Sulawesi Selatan dengan 4,6 juta ton GKG, Jawa Barat 9,0 juta ton GKG, Jawa Tengah 9,6 juta ton GKG dan Jawa Timur 9,9 juta ton GKG.
Pada 2021, Sumsel menargetkan dapat memproduksi 3,1 juta ton GKG artinya Sumsel harus menambah sekitar 400 ribu ton GKG. Pada 2021, Kementerian Pertanian menambahkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan alokasi tahun 2020, sekitar 8,9 juta ton.
Menurut Bambang, adanya pupuk subsidi ini telah mendorong petani melakukan pemupukan berimbang. Selain itu, petani juga mendapatkan harga pupuk yang wajar mengacu pada harga eceran tertinggi.
Lantaran itu, petani di Sumsel berharap pupuk subsidi ini dapat tersedia terutama di saat musim tanam, serta mudah didapatkan. Terkait ketersediaan pupuk subsidi di Sumatra Selatan, kata Bambang, pada 2021, mendapatkan 6 jenis pupuk yakni, SP-36, ZA, NPK, organik, Garanul, dan organik cair.
Untuk alokasi tanaman pangan, terdapat urea, NPK dan organik cair. Pemerintah mengalokasikan pupuk urea sebanyak 139.279 ton, yang mana sudah terealisasi 81.216,85 ton hingga akhir September 2021 atau terserap 58,31 persen.
NPK dialokasikan 82.959, terealisasi 68.638,6 ton atau 82,74 persen, sedangkan organik cair sementara ini belum tersedia. "Serapan belum capai 60 persen karena adanya penurunan dosis pemupukan urea, dari semula 200 kg per ha, menjadi kisaran 50-150 kg per ha," kata Bambang.
Kondisi ini juga yang menyebabkan petani beralih menggunakan pupuk NPK, yang mana saat ini sudah terealisasi 82,74 persen. Kendala lain, selain adanya perubahan dosis, petani terkendala kelengkapan administrasi berupa KTP sebagai persyaratan untuk menerima subsidi.
"Tanpa KTP tidak bisa, karena ini harus diinput di sistem E-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok petani)," ujar dia.
Meski demikian, Bambang berharap pupuk subsidi ini dapat terus diberikan ke petani yang penyalurannya harus tepat waktu, tepat dosis dan tepat mutu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
