REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 harus betul-betul dijadikan ajang untuk memilih presiden yang tepat. Tak lagi mencari pemimpin yang berpolemik setelah terpilih.
"Ini negara yang korupsinya luar biasa, bencana korupsinya dibiarkan, penegakan hukumnya merah terus rapotnya. Kita cari sosok yang mampu, jangan cari sosok yang menimbulkan polemik," ujar Siti di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/7).
Dia mengatakan, pemerintah dan elite politik harus berani untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki rekam jejak yang baik. Jika memang calon presiden tersebut pernah bersinggungan dengan kasus hukum, sebaiknya sejak awal tak dipilih.
"Jadi kalau sudah terstigma punya cacat yang luar biasa, sudah, matur nuwun gitu saja, Jadi kita harus betul-betul tegas untuk mengatakan itu," ujar Siti.
Di samping itu, berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkannya menjadi momentum untuk masyarakat untuk berdemokrasi. Sebab, peta politik Indonesia disebutnya tidak akan terdikte lagi.
"Ini yang betul-betul ada nuansa bottom up-nya, yang akan mampu tidak didikte oleh konglomerat, oleh sang oligarki, ini yang kita harapkan ke depan," ujar Siti.
Dia juga mengharapkan, calon presiden selanjutnya benar-benar menjadi representasi masyarakat. Perlu ada sosok lain dari luar Jawa yang ikut kontestasi, untuk menggambarkan kemajemukan dari Indonesia dalam berkompetisi.
"Jadi kalau tidak direpresentasikan apa yang terjadi? ancaman terhadap disharmoni. Jadi masyarakat yang harmonis menjadi tidak harmonis, karena mereka merasakan calon-calon itu tidak ada," ujar Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
