Sabtu 13 Nov 2021 02:19 WIB

Gubernur BI Pimpin Pertemuan Komite Eksekutif IFSB

Perry mengarahkan IFSB untuk memperkuat proses tata kelola internal.

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Friska Yolandha
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo yang untuk kedua kalinya menjadi Chairman of Executive Committee (EC) Islamic Financial Services Board (IFSB) periode 2021-2023.
Foto: Dok. Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo yang untuk kedua kalinya menjadi Chairman of Executive Committee (EC) Islamic Financial Services Board (IFSB) periode 2021-2023.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo yang untuk kedua kalinya menjadi Chairman of Executive Committee (EC) Islamic Financial Services Board (IFSB) periode 2021-2023. Ia memimpin langsung pertemuan EC pada 8-10 November 2021 di Jeddah, Arab Saudi.

Dalam kesempatan tersebut, Perry menekankan kembali pentingnya pencapaian transformasi IFSB yang tengah berlangsung, mencakup transformasi kebijakan, organisasi, dan sumber daya manusia (SDM). Pencapaian transformasi tersebut memperkuat IFSB Strategic Performance Plan 2022-2024 yang dicanangkan oleh IFSB untuk penajaman pencapaian outcome dan output dalam waktu tiga tahun ke depan.

Baca Juga

Perry juga mengarahkan IFSB untuk memperkuat proses tata kelola internal. Yakni dengan membangun sistem dan iklim kerja yang kondusif untuk menjadi international standard setting body terdepan pada area keuangan syariah.

Pertemuan Komite Eksekutif ini diikuti oleh delapan negara anggota EC IFSB. Yaitu, Arab Saudi, Oman, Turki, Nigeria, Pakistan, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Rangkaian pertemuan dilanjutkan dengan menghadiri The 15th IFSB Summit dengan Gubernur BI sebagai salah satu pembicara utama.

Selain itu ada pertemuan bilateral dengan Gubernur Saudi Central Bank (SAMA), Gubernur State Bank of Pakistan (SBP), dan Pimpinan Islamic Development Bank (IsDB). Pada IFSB Summit yang mengangkat tema “Digital Transformation of Islamic Financial Services: Opportunities, Challenges and Policy Implications", Perry mengangkat keberhasilan digitalisasi di Indonesia yang tidak hanya fokus pada layanan finansial, namun juga ekonomi termasuk syariah.

Lebih detail, Perry menceritakan keberhasilan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan rencana pembangunan BI-FAST. Infrastruktur ini dapat mempercepat akselerasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

"Keberadaan QRIS dapat mempercepat distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) melalui masjid, lembaga amil zakat, pesantren serta dapat mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melakukan ekspansi bisnis dengan menyediakan platform pembayaran yang cepat, mudah digunakan, dan andal," katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement