Thursday, 1 Zulhijjah 1443 / 30 June 2022

Panglima Sudan Angkat Diri Sebagai Ketua Dewan Transisi

Jumat 12 Nov 2021 19:13 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Kepala militer Sudan, Jenderal Abdel-Fattah Burhan, berbicara dalam konferensi pers di Komando Umum Angkatan Bersenjata di Khartoum, Sudan, Selasa, 26 Oktober 2021.

Kepala militer Sudan, Jenderal Abdel-Fattah Burhan, berbicara dalam konferensi pers di Komando Umum Angkatan Bersenjata di Khartoum, Sudan, Selasa, 26 Oktober 2021.

Foto: AP/Marwan Ali
Jenderal Burhan membubarkan dewan transisi dan melakukan kudeta militer.

REPUBLIKA.CO.ID, Panglima militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan pada Kamis mengeluarkan dekrit untuk membentuk Dewan Penguasa transisi baru, dan menunjuk dirinya sendiri sebagai ketuanya. Al-Burhan dan wakilnya, Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hameti, mempertahankan posisi mereka di dewan tinggi negara sebelumnya.

"Pengumuman dari panglima Sudan itu tidak memasukkan seseorang perwakilan bagian timur negara itu," demikian menurut televisi resmi Sudan yang mengatakan bahwa perwakilan itu akan ditunjuk di kemudian hari.

Baca Juga

Dewan baru ini mempertahankan anggota dari Dewan yang sebelumnya dibubarkan, termasuk Syams al-Din Khabbashi, Yasser al-Atta, Jabir Ibrahim, Malik Agar, El-Hadi Idris Yahya, El-Tahir Hajar dan Raja Nicola. Kemudian ada nama Yusuf Jad Karim, Abu El-Qasim Mohammad Ahmad, Abdul-Baqi al-Zubair dan Selmi Abdul-Jabbar.

Sumber, https://www.aa.com.tr/id/dunia/panglima-sudan-angkat-dirinya-sebagai-ketua-dewan-berdaulat-/2418835.

Sebelumnya al-Burhan mendeklarasikan keadaan darurat pada 25 Oktober dan membubarkan Dewan Kedaulatan transisi dan pemerintah, yang memicu protes massa. Langkah itu dilakukan di tengah tuduhan timbal balik antara militer dan politisi setelah upaya kudeta yang gagal pada September.

Sebelum pengambilalihan militer, Sudan dikelola oleh dewan berdaulat yang terdiri dari pejabat militer dan sipil yang mengawasi periode transisi hingga pemilihan diadakan pada 2023 menurut kesepakatan pembagian kekuasaan yang genting antara militer dan koalisi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA