REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Thantowi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggaran Pemilu 2024 disusun lebih efisien karena keuangan negara sedang mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Jokowi saat beraudiensi dengan KPU di Istana Negara pada Kamis (11/11) lalu.
"Presiden juga menyampaikan saran agar anggaran pemilu 2024 disusun lebih efisien, karena keuangan negara sedang mengalami tekanan akibat pandemi," ujar Pramono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/11).
Dia menuturkan Jokowi juga meminta KPU membuat dua simulasi anggaran. Anggaran untuk Pemilu 2024 dalam kondisi pandemi dan tidak pandemi.
"Menanggapi saran presiden tersebut, KPU akan menindaklanjuti dengan membuat simulasi anggaran," kata Pramono.
KPU juga menyampaikan soal persiapan Pemilu 2024 lainnya. Menurut dia, presiden percaya KPU akan mampu melaksanakan Pemilu 2024 karena berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2019 maupun Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi itu, KPU juga melaporkan penyelenggaraan Pilkada 2020. KPU menyampaikan perihal daftar pemilih tetap (DPT), jumlah pasangan calon, sumber daya manusia dalam pelaksanaan pilkada, anggaran pilkada, sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), pengaturan protokol kesehatan dalam kondisi pandemi, tingkat partisipasi, dan sebagainya.
"Presiden mengapresiasi pelaksanaan Pilkada 2020 dengan partisipasi pemilih tinggi namun tanpa peningkatan kasus Covid-19 secara nasional," kata Pramono.
Sebelumnya, KPU telah mengajukan usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun secara tahun jamak untuk 2022-2024. Namun, Mendagri Tito Karnavian juga sudah meminta KPU melakukan efisiensi anggaran pemilu 2024 dengan alasan kondisi keuangan negara masih tertekan karena pandemi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
