REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Rusia berselisih dengan negara-negara Barat anggota Dewan Keamanan PBB mengenai krisis imigran di perbatasan Belarusia-Polandia. Utusan Rusia untuk PBB mengindikasi rekan-rekannya di Eropa memiliki 'kecenderungan masokis'. Estonia, Prancis, Irlandia, Norwegia, Amerika Serikat (AS), dan Inggris membahas krisis imigran selama pertemuan tertutup 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB.
"Kami mengutuk instrumentalisasi manusia yang hidup dan sehat dipertaruhkan untuk tujuan politik oleh Belarusia dengan tujuan mengganggu stabilitas negara-negara tetangga dan perbatasan eksternal Uni Eropa dan memecah perhatian dari meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia mereka sendiri," kata para anggota Dewan Keamanan PBB itu, Kamis (11/11).
Mereka menegaskan pendekatan Belarusia tidak dapat diterima dan menuduh Presiden Alexander Lukashenko mengancam stabilitas kawasan. Negara-negara itu mendorong 'tanggapan keras internasional' untuk meminta pertanggung jawaban Belarusia dan berjanji 'mendiskusikan langkah selanjutnya yang dapat diambil'.
Uni Eropa mengatakan Belarusia mendorong ribuan orang dari negara-negara yang hancur oleh perang untuk menyeberang ke Polandia dan negara-negara tetangganya yang lain. Hal itu dilakukan sebagai bentuk balasan atas sanksi-sanksi Uni Eropa yang diterapkan atas pelanggaran hak asasi manusia.
Belarusia memperingatkan krisis tersebut dapat mengarah pada konfrontasi militer. Sementara Lithuania, Estonia, dan Latvia mengatakan Belarusia adalah ancaman serius bagi keamanan Eropa.
Menjelang rapat Dewan Keamanan PBB, Deputi Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan ia yakin negara-negara Barat di Dewan Keamanan 'memiliki semacam kecenderungan masokis'. "Sebab mengangkat isu ini, yang merupakan aib total bagi Uni Eropa di depan kami, akan menjadi sangat berani," katanya.
Saat ditanya apakah Rusia atau Belarusia membantu menggerakkan imigran ke perbatasan Polandia. Polyanskiy menjawab sama sekali tidak. Ia menambahkan hal itu bukan masalah yang perlu diatasi Dewan Keamanan. Rusia memiliki hak veto sehingga bisa melindungi Belarusia dari setiap sanksi PBB.
"Kami akan tetap bersatu dan bertekad melindungi Uni Eropa melawan operasi hibrid yang dilakukan pihak berwenang Belarusia," kata Estonia, Prancis, Irlandia, Norwegia, AS, dan Inggris dalam pernyataan mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
