REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan Presidensi G20 di Indonesia akan melanjutkan pembahasan mata uang digital bank sentral (CBDC) seiring kebutuhan mempercepat ekonomi dan keuangan digital."Tentunya dengan tetap konsisten sesuai kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan yang mana BI akan tetap jalankan sesuai mandat," ujar Gubernur BI PerryWarjiyo dalam International Conference: Road to Indonesia G20 di Jakarta, Kamis (11/11).
Menurutnya, pembahasan CBDC menjadi salah satu langkah percepatan digitalisasi, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi khususnya mendorong sistem pembayaran di area digital yang sangat diperlukan. Indonesia akan menaruh perhatian yang tinggi dalam implementasi untuk mengejar percepatan sistem pembayaran antar negara dan harmonisasi aplikasi open banking API, termasuk protokol pertukaran data.
Dua area tersebut sejalan dengan fokus BI dalam mengakselerasi kegiatan bank sentral sejak tahun 2019 untuk mengakselerasi pembayaran digital dalam mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia."Kebutuhan efisiensi dan kecepatan sistem pembayaran dapat membuka potensi besar pasar ritel dan UMKM Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi," tutur Perry.
Ia menilai kemajuan digitalisasi transaksi pembayaran pun sudah banyak terjadi di Tanah Air, seperti implementasi Quick Code Response Indonesian Standard (QRIS) lintas batas dengan Thailand serta standar nasional Open API pembayaran. Selain itu, kata dia, konsolidasi industri ekonomi digital mulai dari perbankan digital, financial technology (fintech), serta e-commerce juga telah dilakukan.
"Nantinya kami juga akan kenalkan sistem pembayaran BI Fast, yang menjadi dasar inisiasi untuk lintas batas di ASEAN maupun global," ungkap Perry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
