REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kota Bogor saat ini tengah jadi sorotan DPRD Kota Bogor. Tak hanya baru memulai pembangunan pada triwulan terakhir, sejumlah proyek infrastruktur di Kota Bogor juga mengalami kemunduran dari target pengerjaan yang sudah ditetapkan atau deviasi dari target.
Di antaranya, pembangunan Masjid Agung Kota Bogor, Alun-Alun Kota Bogor, pembangunan jalur pedestarian di Jalan Juanda, hingga pembangunan gedung Perpustakaan Daerah di lahan eks Gedung DPRD Kota Bogor. Semua pembangunan itu molor dari target.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, menyebut, sudah mengintruksikan masing-masing komisi untuk menguatkan kembali fungsi pengawasan yang ada di DPRD. Khususnya kepada jajaran Komisi III DPRD Kota Bogor yang menaungi permasalahan pembangunan. "Kami sampaikan untuk menguatkan lagi pengawasan mereka," katanya di Kota Bogor, Kamis (11/11).
Atang juga menyampaikan kepada Pemkot Bogor untuk tidak memulai pembangunan pada semester akhir atau bahkan triwulan terakhir tahun anggaran. Salah satu pembangunan tersebut, yaitu pembuatan jalur pejalan kaki di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.
Dia menilai, Pemkot Bogor terlalu gegabah karena berani melakukan pekerjaan fisik dengan sisa waktu yang relatif sempit hingga akhir 2021. Padahal, alokasi anggaran untuk pekerjaan jalur pedestrian yang memiliki panjang sekitar satu kilometer itu memiliki pagu sekitar Rp 5 miliar.
"Dari awal sudah kami sampai bahwa pemerintah jangan terbiasa untuk kemudian melakukan semua pekerjaan di dalam semester terakhir atau di triwulan terakhir. Karena ini sangat rentan terjadinya kegagalan atau tertundanya pekerjaan. Apalagi akhir tahun ini Kota Bogor masuki musim hujan," kata politikus PKS tersebut.
Atang menilai, protek fisik yang sedang dibangun menjelang pergantian tahun menunjukkan menejemen tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Dia pun meminta tata kelola menejemen pemerintah harus diperbaiki pada tahun mendatang. Pasalnya, seluruh program yang akan dilaksanakan itu sebenaranya sudah diketahui enam bulan sebelum tahun berjalan.
"Saya kira dengan banyaknya proyek fisik yang sedang dibangun ini menunjukkan menejemen tata kelola pemerintahan selama ini itu tidak baik. Jadi kalau tata kelola pemerintahan tertata dengan baik pekerjaan dapat terdistribusi merata di semua tempat," ujar Atang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
