REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Setelah skandal kecurangan data laporan Ease of Doing Business (EoDB), Bank Dunia akan meluncurkan pengganti laporan tersebut. Laporan pengganti ini diharapkan bisa mengembalikan kredibilitas lembaga donor internasional ini.
Kepala Ekonom Bank Dunia Carmen Reinhart ditunjuk manajemen untuk mengawasi penyusunan laporan pengganti ini. Adapun tugas ini termasuk transparansi metodologi yang digunakan, ketergantungan yang lebih besar pada data survei dari perusahaan-perusahaan dan mengurangi fokus pada peringkat negara-negara.
"Mur dan baut yang mendasari akan berada di domain publik. Pengungkapan publik merupakan pilar penting dalam memulihkan kredibilitas,” ujarnya seperti dilansir dari laman Reuters, Kamis (11/11).
Bank juga akan menekankan data survei untuk mengurangi peran penilaian dan menghilangkan aspek kontes kecantikan dari peringkat yang mendorong negara-negara untuk ‘mempermainkan sistem’.
Pada September, dewan bank membatalkan publikasi peringkat tahunan EoDB setelah tinjauan eksternal terhadap penyimpangan data dalam versi 2018 dan 2020 yang diklaim pejabat senior bank termasuk kepala eksekutif Kristalina Georgieva, yang sekarang mengepalai IMF.
Firma hukum WilmerHale masih mengerjakan laporan kedua tentang kemungkinan kesalahan staf tentang perubahan data, yang menguntungkan China, Arab Saudi, dan negara-negara lain. Dewan IMF mendukung Georgieva setelah peninjauan panjang atas tuduhan tersebut, tetapi dia masih bisa terlibat dalam peninjauan kedua.
Reinhart mengatakan skandal ini telah merusak kredibilitas Bank Dunia dan akan membutuhkan waktu dan upaya untuk membangun kembali kepercayaan publik. "Sangat penting bahwa metrik kredibilitas tidak berdasarkan kepribadian, bahwa mereka didasarkan pada sistem, Bank Dunia telah melembagakan banyak perlindungan selama setahun terakhir setelah meninjau beberapa laporan eksternal,” ucapnya.
Reinhart telah menugaskan peninjauan besar-besaran terhadap metodologi Doing Business oleh panel penasihat eksternal setelah muncul kekhawatiran secara internal tentang manipulasi data yang melibatkan laporan
Hasil tinjauan 84 halaman yang pedas menyerukan serangkaian tindakan perbaikan dan reformasi, mengutip pola upaya-upaya pemerintah untuk mencampuri penilaian. Dia mengakui kesalahan Bank Dunia terkait dengan kurangnya transparansi tentang data yang mendasarinya dan mengatakan harus berhenti menjual layanan konsultasi kepada pemerintah-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan skor mereka.
Reinhart mengatakan praktik itu dihentikan di unit ekonomi pembangunannya pada tahun 2020 dan 2021 dan bahwa Bank Dunia telah mulai menghentikan layanan konsultasi terkait Doing Business secara menyeluruh setelah pembatalan laporan.
Reinhart mengatakan Bank Dunia akan melihat lebih luas konsekuensi dari skandal itu dan tindakan lain apa yang diperlukan setelah laporan WilmerHale kedua selesai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
