Wednesday, 17 Syawwal 1443 / 18 May 2022

Ketum Seknas Jokowi: Polemik Bisnis PCR tidak Berdasar

Rabu 10 Nov 2021 01:16 WIB

Red: Gilang Akbar Prambadi

Pengecekan pasien dengan metode polymerase chain reaction atau PCR (ilustrasi).

Pengecekan pasien dengan metode polymerase chain reaction atau PCR (ilustrasi).

Foto: AP Photo/Gerald Herbert
Jangan sampai upaya mengatasi pandemi Covid-19 dipolitisasi dengan isu bisnis PCR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi, Guruh Hermawan merasa prihatin atas sejumlah aksi  menyudutkan pemerintah yang ditengarai dilakukan oleh segelintir relawan. Mulai polemik bisnis polymerase chain reaction (PCR), hingga wacana reshuffle kabinet. 

Guruh menilai tuduhan atas sejumlah menteri terlibat dalam bisnis PCR tidak berdasar. "Kami tegak lurus menjalankan amanat relawan yang menyatukan bangsa, bukan gegabah menyudutkan pemerintah. Apalagi ada tuduhan ikut mendikte pemerintah untuk melakukan reshuffle kabinet atau terlibat membongkar isu PCR gate. Tidak ada bukti itu, jadi bila ada pernyataan itu, maka Seknas Jokowi menyatakan keberatan atas tuduhan pihak tertentu," kata Guruh melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (9/11). 

Ia menilai, berkembangnya isu bisnis PCR yang disebut-sebut melibatkan dua menteri di Kabinet Jokowi sangatlah mengada-ngada. Menurut Guruh, tudingan yang mengarah kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir tidaklah berdasar.

Guruh juga membantah adanya organisasi yang mengatasnamakan Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) yang didalamnya terdapat organ relawan Seknas Jokowi. Menurutnya, Seknas Jokowi tidak pernah terlibat apalagi menyinggung soal reshuffle kabinet. Hal itu, kata dia, bukan kewenangan Seknas Jokowi.  

"Bahkan dengan tegas kami sampaikan Seknas Jokowi tidak mengenal organisasi KKPJ. Kita akan telusuri apabila ada pihak atau anggota Seknas Jokowi yang terlibat pola lama dalam meminta jabatan,” klaim Guruh. 

Baca juga : DPR Nilai Harga Tes PCR Bisa di Bawah Rp 200 Ribu

Sekjen Seknas Jokowi, Tumpak Sitorus menambahkan, tuduhan atas sejumlah menteri terlibat dalam bisnis PCR tidak berdasar. Jangan sampai, kata dia, upaya pemerintah dalam menangani dan mengendalikan pandemi Covid-19 dipolitisasi dengan isu bisnis PCR.

"Adanya pernyataan seolah-olah Menteri BUMN cawe-cawe dalam pengadaan PCR terlebih di masa darurat pendemi adalah tuduhan yang keji. Untuk itu pada kesempatan ini Seknas Jokowi mendukung Bapak Menteri Erick Thohir," kata Tumpak Sitorus.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA