Selasa 09 Nov 2021 20:20 WIB

Polri-TNI Rumuskan Pola Pengamanan Terbaik di Papua

Pola pengamanan baru akan diterapkan Satgas Nemangkawi mulai Januari 2022.

Petugas gabungan ops Nemangkawi 2020 berhasil mengamankan satu terduga pelaku penembakan di Timika.
Foto: Dok. Ops Nemangkawi 2020
Petugas gabungan ops Nemangkawi 2020 berhasil mengamankan satu terduga pelaku penembakan di Timika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri segera merumuskan pola pengamanan terbaik bersama TNI untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Papau. Menurut Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Irjen Imam Sugianto, pola pengamanan akan dirumuksan bersama TNI pada bulan Desember 2021.

"Kami akan koordinasi lanjut nanti dengan TNI untuk susun pola yang terbaik selesaikan (masalah di) Papua," kata Imam saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (9/11).

Imam menjelaskan, saat ini di Papua sudah ada Satuan Tugas (Satgas) Operasi Nemangkawi. Satgas itu melibatkan personel TNI dan anggota Polri yang bertugas melakukan pengamanan di Bumi Cendrawasih.

Namun, kata Imam, masa operasi Satgas Operasi Nemangkawi akan berakhir Desember 2021. Meski demikian, masa operasi tersebut akan diperpanjang 3 bulan ke depan.

Baca juga:

Imam mengklaim Operasi Nemangkawi akan memiliki pola penanganan yang baru di awal Januari 2022 saat masa operasi satgas diperpanjang. "Mulai awal Januari 2022, kami akan menyusun operasi baru. Tentunya dengan pola yang akan kami rumuskan pada bulan Desember nanti bersama TNI," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ingin menggunakan diplomasi militer dan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Hal itu, kata dia, terungkap saat Andika menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Panglima TNI dalam uji kelayakan di Komisi I DPR.

"Apa yang akan dilakukan untuk memberikan perubahan persepsi terhadap Indonesia dari masalah-masalah yang selama ini menyangkut Papua, seolah-olah Indonesia ada pada posisi salah. Rupanya bukan kekuatan militeristik yang akan diturunkan, melainkan ingin mengedepankan diplomasi militer," kata Abdul dalam Empat Pilar MPR dengan tema Panglima TNI Baru dan Tantangan Ketahanan NKRI, Senin (8/11).

Andika, kata Abdul Kharis, menyatakan tidak pernah menganggap seluruh warga negara Indonesia sebagai musuh. Ia merasa senang dengan pernyataan dan komitmen Andika tersebut dalam menyelesaikan persoalan di Papua dengan pendekatan humanis.

"Pertaanyaan saya apakah Bapak akan terapkan pada semua potensi kerusuhan atau potensi yang buat kerusuhan? (Jenderal Andika menjawab) 'ya, saya harus adil terhadap semua'. Hal itu yang saya catat dengan baik," ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement