REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hanif Dhakiri menjelaskan bahwa demokrasi juga memiliki sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu konsekuensinya terkait pemilihan umum.
Menurutnya, konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung dapat melahirkan pemimpin seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sosoknya tak disukai oleh masyarakat, tetapi dirinya terpilih lewat sistem pemilihan di mana perolehan suara menjadi penting.
"Bisa juga memunculkan pemimpin-pemimpin yang populis, bahkan cenderung kanan. Jadi ini memang konsekuensi dari demokrasi," ujar Hanif dalam sebuah diskusi daring, Ahad (7/11).
Demokrasi tersebutlah yang mengakibatkan partai politik memiliki peran sentral dalam setiap pemilihan umum (pemilu). Sebab, partai politik memiliki kewenangan menunjuk calon pemimpin di tingkat legislatif dan eksekutif, seperti bupati, wali kota, gubernur, hingga presiden.
"Boleh dibilang demokrasi ini adalah rezim partai politik. Namun kemudian ada dua konteks agar kemudian partai politik dapat menjalankan rekrutmen dan seleksi calon-calon pemimpin itu," ujar Hanif.
Demi semakin baiknya demokrasi Indonesia, hal tersebut harus dimulai dari demokrasi di internal partai politik itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan lewat mekanisme kepemimpinan, pengambilan keputusan, kaderisasi, hingga seleksi pencalonan di tingkat eksekutif dan legislatif yang baik.
PKB, kata Hanif, terus berusaha menerapakan demokrasi yang baik di internal partai. Termasuk ihwal pencalonan seorang kader untuk maju ke tingkat legislatif ataupun eksekutif.
"Itu terus-menerus kita dorong, walaupun memang tidak semudah yang dibayangkan. Karena ngurus partai politik itu sejatinya ya memang tidak mudah," ujar mantan menteri ketenagakerjaan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
