REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menanggapi terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Menurutnya, ini sudah direncanakan dan ada unsur politiknya.
"Pemilihan panglima TNI itu sendiri sudah merupakan proses politik. Jadi hadirnya motif-motif dan kepentingan politik menjadi tidak terhindarkan. Ya nama Andika ini kira-kira adalah kesimpulan atau hasil akhir dari proses penilaian bobot dan komunikasi politik. Kalau soal calon tunggal, ini kelaziman saja dan lebih baik agar tidak terjadi kegaduhan politik dan suasana yang kurang sehat akibat dari kompetisi calon panglima," katanya saat dihubungi Republika.co.id pada Kamis (4/11).
Kemudian, ia melanjutkan secara politik ini merupakan kebutuhan Presiden Jokowi. Andika sosok panglima yang memiliki loyalitas total, terutama untuk memuluskan agenda-agenda politik kenegaraan dan pemerintahannya. "Nah, selain berbagai catatan prestasi, Andika Perkasa sejak awal sudah mendapat dukungan kuat baik melalui sosok ayah mertuanya, Hendropriyono maupun dari kalangan politisi, seperti tercermin dari beragam pernyataan sejumlah politisi dan tokoh," ujarnya.
Fahmi menambahkan, Andika memiliki akses dan jejaring internasional yang cukup kuat sehingga mungkin presiden memandang Andika akan bisa banyak berperan dalam isu-isu yang menyangkut dinamika lingkungan strategis kawasan.
Lalu, ia menjelaskan kalau sebenarnya pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memang bukanlah hal yang perlu terlalu diributkan karena pada dasarnya siapapun yang ditunjuk Presiden, siapapun yang terpilih, tidak akan ada banyak perbedaan.
"Kalau soal kapabilitas kepemimpinan, ya saya kira memang sama saja siapapun yang jadi. Kurang lebih setara dan masing-masing kan punya keunggulan kompetitifnya sendiri," ujarnya.
Menurutnya, TNI juga sudah teruji soliditas dan loyalitasnya dalam menghadapi perubahan kepemimpinan. Jadi, tidak akan ada resistensi. Hanya saja karena masa jabatannya cukup singkat berdasarkan UU saat ini, maka Jenderal Andika tentu harus bisa menunjukkan dalam masa setahun nanti, dia tetap bisa berbuat banyak, melakukan perubahan positif dan mencatat prestasi.
"Ini tantangan yang harus dihadapi. Maka saya kira Andika harus memilih prioritas-prioritas yang harus dilakukan agar masa yang singkat ini tidak berlalu begitu saja," kata dia.
Sebelumnya diketahui, DPR RI resmi menerima Surat Presiden (Surpres) Pengganti Panglima TNI. Nama calon Panglima TNI yang diusulkan pemerintah yaitu Jenderal TNI Andika Perkasa. "Pada hari ini melalui Mensesneg Presiden telah menyampaikan Surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa S.E., M.A.. M.SC.," kata Ketua DPR, Puan Maharani, Rabu (3/11).
Baca juga : Rekat Sebut Jenderal Andika Menjadi Panglima TNI Pemersatu
Puan mengatakan DPR akan menindaklanjuti Surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI tersebut melalui rapat pimpinan untuk kemudian dilakukan rapat paripurna. Sementara fit and proper test akan dilakukan Komisi I DPR RI.
"Presiden mengusulkan hanya satu nama calon Panglima TNI kepada DPR RI untuk mendapat persetujuannya dan karena itu pada hari ini. Selanjutnya Komisi I akan melaporkan hasil pelaksanaan fit dan proper test di dalam rapat paripurna untuk dapat mendapatkan persetujuannya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
