REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Utu Adianto, menegaskan pihaknya belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI. Menurutnya pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.
"Yang tahu cuma pak Presiden, kalau saya ngomong mana tahu orang supresnya belum diterima," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11).
Utut menjelaskan DPR baru akan memproses pergantian Panglima TNI setelah menerima surpres dari Istana. Namun ia menerangkan sampai saat ini belum ada informasi lanjut terkait kapan Istana akan mengirimkan surpres ke DPR.
"Belum ada (informasi). Cuma yang kita tahu panglima kan penisun tanggal 8 (November). Gitu aja dan itu tidak boleh ada kekosongan seharipun, jadi nggak boleh ada PLT gitu loh," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengungkapkan sampai detik ini pihaknya belum menerima surpres pergantian TNI.
"Sampai detik ini, saya belum cek ya, setahu saya belum," ucapnya.
Ketua Umum PKB itu menilai dalam waktu dekat akan ada kejelasan terkait supres tersebut. "Kalau lihat pensiunnya, November ya, mungkin satu dua hari ini saya kira ada keputusan," katanya.
Setelah menerima surpres, Muhaimin mengatakan, mekanismenya pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan di Badan Musyawarah (Bamus). Setelah itu fit and proper test akan dilakukan oleh Komisi I DPR sebelum akhirnya dibawa ke paripurna.
Sementara itu terkait siapa calon panglimanya, ia menyerahkan kepada Presiden Jokowi. Dirinya tak mau berspekulasi terkait siapa panglima pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Semuanya oke sih, semua calon-calon ini mumpuni, layak. Tinggal presiden yang akan menentukan sesuai rencana presiden. Rencana presiden pasti lebih utuh soal pertahanan dan kekuatan personel TNI kita," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
