Sabtu 30 Oct 2021 05:27 WIB

Sekjen PDIP Sindir Pemerintahan Zaman SBY, JK Bersuara

Jusuf Kalla mengatakan setiap presiden punya cara berbeda-beda dalam memimpin.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan
Jusuf Kalla.
Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jusuf Kalla.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Pemerintahan sebelumnya terlalu banyak rapat tetapi tidak menghasilkan keputusan. JK mengatakan setiap presiden punya cara yang berbeda-beda dalam memimpin.

JK menyampaikan pengalamannya sebagai Wakil Presiden dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo maupun saat menjadi Menteri era Presiden Gus Dur maupun Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga

"Tanpa bermaksud membandingkan antara Pak SBY dan Pak Jokowi, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama. Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas," ujar JK dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (29/10).

JK mengatakan, pada zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005, konversi minyak tanah ke LPG. Ia menjelaskan, keputusan defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126 persen yang terbesar dalam sejarah berhasil tanpa demo karena keputusan langsung dibarengi dengan BLT.

"Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG diputuskan dalam sidang kabinet tahun 2006 sehingga defisit APBN terjaga dengan aman," ujar JK.

JK melanjutkan, keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas disetujui juga di kabinet dan halnya lainnya sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Menurut JK, untuk rapat rapat yang menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar di bawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selain itu, keputusan penting juga dicapai pada era SBY dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh yang juga disetujui melalui sidang kabinet.

"Dan banyak lagi keputusan-keputusan yang tentunya diputuskan dalam sidang kabinet baik rapat terbatas ataupun paripurna. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai," kata JK.

JK melanjutkan, hal sama juga terjadi pada zaman Presiden Jokowi periode pertama dan kedua. Ia menyebut, begitu banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat, baik rapat terbatas ataupun paripurna.

"Sehingga dapat berjalan program pembangunan infrastruktur dan mengatasi Covid 19 dengan sangat berhasil," katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement