IHRAM.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera melakukan pembicaraan dengan otoritas Arab Saudi terkait teknis penyelenggaraan umroh. Ini diperlukan supaya ada kepastian kapan calon jamaah umroh diberangkatkan.
"Umroh sudah mulai dibuka oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tentu kita harapkan Kemenag segera melakukan pembicaraan dengan Saudi. Terutama dalam hal bagaimana teknisnya dari persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan agar ada kepastian kapan keberangkatan itu dilaksanakan," kata dia saat di Bandung, Kamis (28/10).
Ace menuturkan, dalam proses penyelenggaraan umroh ini tentu protokol kesehatan harus tetap dijalankan, termasuk soal karantina ketika bepergian ke luar negeri. Ini harus diperhatikan oleh jamaah umroh baik saat di Indonesia maupun di Saudi.
"Karena kita harus tetap waspada terhadap kemungkinan gelombang ketiga dari pandemi Covid-19 ini. Protokol kesehatan harus menjadi hal yang dibicarakan secara teknis dengan pemerintah Arab Saudi," ujarnya.
Hampir tiga pekan sejak Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan nota diplomatik Kerajaan Saudi soal umroh, kepastian pemberangkatan belum juga terwujud. Travel umroh pun menyampaikan jamaah mulai gerah dengan ketidakpastian ini.
Pemilik travel Umroh Taqwa Tours Rafiq Jauhari mengatakan belakangan ini jamaah terus-menerus menanyakan ihwal kepastian keberangkatan umroh. Terutama mereka yang telah membayar biaya umroh.
Bahkan ada jamaah yang menganggap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) itu tidak mau memberangkatkan jamaah setelah dua tahun ditutup. "Mereka mengira pemerintah sudah membuka umroh, tapi travelnya yang tidak kunjung memberangkatkan," ujarnya.
Konsul Jenderal RI Jeddah Eko Hartono menyampaikan sampai saat ini belum ada kepastian kapan jamaah umroh bisa berangkat. Hal ini karena aspek teknis masih dibahas misalnya terkait sertifikat vaksin dan booster.
Kemenag berupaya tidak ada lagi jamaah yang positif Covid-19 saat tiba di Arab Saudi. Sebab, pada pelaksanaan umroh 1 November 2020 sampai 3 Februari 2021 ditemukan 125 dokumen yang menyatakan negatif Covid-19, tapi ternyata saat berada di Arab Saudi, jamaah umroh tersebut dinyatakan positif.
"Belajar dari pelaksanaan umroh tahun lalu (1 November 2020 sampai dengan 3 Februari) maka Kemenag telah mengadakan FGD dengan delapan asosiasi PPIU/PIHK dan menyepakati rencana pelaksanaan umroh di tahap awal di era pandemi saat ini dilakukan dengan satu pintu," kata Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
