REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meraih predikat Badan Publik Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021. Penghargaan itu diinisiasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).
Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, selain fokus meningkatkan kembali sektor parekraf, pihaknya juga konsisten mendukung keterbukaan informasi publik. Dia mengatakan, hal itu sebagai wujud transparansi dalam pelayanan bagi masyarakat.
"Selama 1,5 tahun terakhir, kami berjuang bersama melawan pandemi covid-19 yang memberikan dampak luar biasa, termasuk di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia," kata Sandiaga dalam keterangan, Kamis (28/10).
Menurutnya, keterbukaan informasi dan data merupakan hal penting. Dia mengatakan, hal tersebut membuat pemerintah dapat memetakan rencana dan langkah dalam membangkitkan kembali sektor parekraf sehingga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sandiaga mengatakan, peningkatan pelayanan informasi publik dilakukan di berbagai platform digital yang dimiliki dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
Plt. Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf, Cecep Rukendi mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kemenparekraf untuk menerapkan akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat. Dia mengatakan, kemenparekraf juga akan berusaha lebih inovatif lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sejak pertama kali ikut serta pada tahun 2019 dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik, pada tahun 2021 ini untuk pertama kalinya Kemenparekraf berhasil mendapatkan predikat Informatif.
Kemenparekraf mendapatkan nilai 98,10 dan menduduki posisi 3 besar dari seluruh kategori Kementerian. Nilai KIP Kemenparekraf/Baparekraf ini meningkat dari tahun 2020 sebelumnya yang hanya meraih 89,36 dengan kategori Menuju Informatif.
Penetapan tersebut didasarkan atas monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap empat indikator penilaian, yakni pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan Indikator Penyediaan Informasi Publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
