Thursday, 1 Zulhijjah 1443 / 30 June 2022

Israel Sengaja Biarkan Warga Palestina tanpa Status Hukum

Kamis 28 Oct 2021 16:21 WIB

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Ani Nursalikah

Israel Sengaja Biarkan Warga Palestina tanpa Status Hukum. Pasukan keamanan Israel memeriksa identitas warga Palestina saat mereka mengantre dalam perjalanan kembali ke kota Jenin, Tepi Barat, melalui celah di pagar keamanan, dekat desa Israel Muqabla, 06 September 2021. Sejumlah tahanan keamanan melarikan diri dari Penjara Gilboa, kata Kantor Perdana Menteri Israel pada 06 September.

Israel Sengaja Biarkan Warga Palestina tanpa Status Hukum. Pasukan keamanan Israel memeriksa identitas warga Palestina saat mereka mengantre dalam perjalanan kembali ke kota Jenin, Tepi Barat, melalui celah di pagar keamanan, dekat desa Israel Muqabla, 06 September 2021. Sejumlah tahanan keamanan melarikan diri dari Penjara Gilboa, kata Kantor Perdana Menteri Israel pada 06 September.

Foto: EPA-EFE/ATEF SAFADI
Israel memutuskan siapa yang akan masuk dan keluar dari Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Frustrasi, kesedihan hingga kemarahan dirasakan puluhan warga Palestina tidak berdokumen yang bergegas ke Kementerian Urusan Sipil di Ramallah pekan lalu. Mereka berbondong-bondong ke tempat itu setelah mendengar Israel akan memberikan status hukumnya.

Tapi saat mereka telah menjelajahi daftar yang dikeluarkan kementerian untuk mencari nama mereka, banyak yang tidak masuk dalam daftar tersebut. Padahal keputusan tersebut sudah ditunggu warga Palestina yang menikah dengan orang asing tidak berdokumen dan yang tinggal bersama di Palestina, serta warga Palestina yang memiliki anggota keluarga dekat yang tidak berdokumen.

Baca Juga

Israel telah mengendalikan pendaftaran penduduk Palestina sejak 1967, dan negara pendudukan memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan kartu identitas dan paspor Palestina. Otoritas pendudukan yang memutuskan siapa yang akan masuk dan keluar dari negara itu.

Otoritas pendudukan itu telah berhenti memproses permintaan untuk reunifikasi keluarga Palestina 12 tahun yang lalu, meninggalkan ribuan warga Palestina tanpa status hukum yang jerlas. Mereka tidak dapat melakukan perjalanan atau mengakses perawatan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, atau sistem hukum – termasuk untuk perceraian.

Banyak yang menghindari bepergian dari satu kota ke kota berikutnya karena takut ditangkap di pos pemeriksaan militer di mana identitas mereka diperiksa. Kebijakan Israel terhadap Palestina telah meninggalkan apa yang diperkirakan oleh para pejabat menjadi puluhan ribu tanpa status hukum di tanah air mereka dan telah membuat banyak keluarga terpisah.

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA