Dilansir Middle East Monitor, Kamis (28/10), dari total 3.144 unit rumah bagi pemukim Yahudi, sebanyak 1.344 di antaranya telah menerima persetujuan akhir. Sementara 1.800 unit akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Menurut Haaretz, 292 unit disetujui di Kfar Etzion, 286 unit di Har Bracha, dan 224 unit di Talmon. Sementara itu, 105 unit di Alon Shvut, 83 unit di Karnei Shomron, dan 58 unit di Beit El.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan masyarakat internasional telah berulang kali mengutuk perluasan pemukiman Israel. Mereka mengatakan, hal itu dapat menghambat kemajuan perdamaian dengan Palestina.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengirimkan protes tertulis ke kantor Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, atas keputusan untuk mengizinkan pembangunan 3.000 unit permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada Selasa (26/10) menolak desakan Israel untuk membangun lebih banyak permukiman  di Tepi Barat yang diduduki.  Dia juga mengkritik upaya untuk secara surut melegalkan pos-pos pemukiman di wilayah Palestina.

Ketika ditanya apakah Israel akan menghadapi konsekuensi dari pemerintah AS atas rencana tersebut, Price mengatakan, AS akan terus berdiplomasi dengan Israel. Price menambahkan bahwa, kekhawatiran tentang perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat telah dibahas di pemerintahan tingkat tinggi.

“Ini adalah kekhawatiran yang telah kami diskusikan di tingkat yang sangat senior, di tingkat paling senior, dengan mitra kami, Israel. Mitra kami, Israel tahu di mana kami berdiri, dan kami akan terus terlibat dengan mereka dalam diplomasi," kata Price. 

 

1 2 >

Ikuti Whatsapp Channel Republika