Wednesday, 26 Rabiul Akhir 1443 / 01 December 2021

Wednesday, 26 Rabiul Akhir 1443 / 01 December 2021

Operasi Militer Turki di Irak Utara dan Suriah Berlanjut

Rabu 27 Oct 2021 13:17 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Teguh Firmansyah

Kendaraan militer Turki membawa tank sedang dalam perjalanan ke Suriah Utara untuk operasi militer di daerah Kurdi, dekat perbatasan Suriah, dekat distrik Akcakale di Sanliurfa, Turki (14/15/2019).

Kendaraan militer Turki membawa tank sedang dalam perjalanan ke Suriah Utara untuk operasi militer di daerah Kurdi, dekat perbatasan Suriah, dekat distrik Akcakale di Sanliurfa, Turki (14/15/2019).

Foto: EPA-EFE/Sedat Suna
Parlemen meratifikasi mosi untuk memperpanjang operasi militer Turki

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Parlemen Turki meratifikasi mosi yang memperpanjang otorisasi untuk meluncurkan operasi anti-teroris lintas batas di Irak utara dan Suriah selama dua tahun lagi, Selasa (26/10). Keputusan itu pun bersamaan dengan keputusan Turki dalam melanjutkan misi penjaga perdamaian Lebanon.

Partai  Justice and Development (AK), Nationalist Movement Party (MHP), dan Partai oposisi Good (IYI) mendukung mosi Irak dan Suriah. Oposisi utama  Republican People's Party (CHP), dan Peoples' Democratic Party (HDP)   memberikan suara menentang mosi tersebut.

Seperti dikutip dari Anadolu Agency, mosi yang dirujuk ke parlemen oleh pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan ini memungkinkan militer Turki untuk melakukan operasi lintas batas di Irak utara dan Suriah selama dua tahun lagi, mulai 30 Oktober 2021 hingga 30 Oktober 2023. Mosi tersebut menyatakan bahwa risiko dan ancaman yang ditimbulkan oleh konflik yang sedang berlangsung di dekat perbatasan darat selatan Turki terus meningkat.

Dalam mosi tersebut disebutkan bahwa Turki sangat mementingkan melindungi integritas teritorial Irak, persatuan nasional, dan stabilitas. "Namun, kehadiran PKK dan ISIS di Irak menimbulkan ancaman langsung terhadap perdamaian, stabilitas regional, dan keamanan negara kita," ujar mosi tersebut,

Mosi tersebut juga mengecam serangan kekerasan teroris PKK/YPG di Suriah. Ankara pun telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sejalan dengan kepentingan keamanan nasional yang sah untuk menjaga perdamaian dan stabilitas yang dibangun di wilayah operasinya.

Pengajuan mosi itu pun melihat situasi terakhir di provinsi Idlib Suriah, benteng oposisi terakhir yang tersisa di negara itu. Perdamaian dan stabilitas yang dibangun melalui proses Astana terus berada di bawah ancaman.

Selain itu, anggota parlemen Turki juga meratifikasi mosi terpisah untuk memperpanjang satu tahun lagi pengerahan pasukan di Lebanon sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB. Partai AK, CHP, MHP, dan Partai IYI mendukung mosi tersebut, meninggalkan HDP sebagai satu-satunya pihak yang menentangnya.

Melalui mosi tersebut, masa jabatan tentara Turki di Pasukan Sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL diperpanjang hingga 30 Oktober 2022. Mosi tersebut telah diperpanjang 14 kali sejak pertama kali disetujui oleh parlemen pada 2006.

UNIFIL didirikan pada 1978, ketika Israel menarik diri dari Lebanon. Pasukan penjaga perdamaian dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan membantu pemerintah Lebanon membangun kembali otoritasnya. Lebih dari 10.000 tentara dari 46 negara adalah bagian dari misi UNIFIL.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA