Selasa 26 Oct 2021 16:05 WIB

Golkar: Airlangga Fokus Tugas Sebagai Menteri

Waketum Golkar mengatakan saat ini Airlangga masih fokus bertugas sebagai menteri.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan bahwa mayoritas kader menginginkan agar Airlangga Hartarto maju sebagai calon presiden (Capres) pada 2024. Namun, Doli mengatakan saat ini Airlangga masih fokus pada tugasnya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.

"Negara memberikan kepercayaan melalui presiden, sebagai Menko (Perekonomian), Ketua KPCPEN, tentu kami bisa memahami tugas negara jauh lebih penting. Makanya fokus Pak Airlangga masih pada tugasnya," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (26/10).

Baca Juga

Saat ini, kerja elektoral diberikan kepada jajaran pengurus Partai Golkar di tingkat pusat hingga daerah. Berbagai strategi dan konsolidasi terus dilakukan untuk memantau antusiasme publik terhadap Airlangga dan partai berlambang pohon beringin itu.

"Kami terus bergerak melakukan sosialisasi, baik ke figur Airlangga dan Partai Golkar. Sejauh ini yang kami (terima) responnya positif," kata Doli.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan bahwa sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju merupakan elite dari suatu partai. Kemungkinan besar, mereka akan maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Selanjutnya harus dipikirkan adalah ketika ada menteri yang kebetulan ketua umum partai atau lainnya yang ingin maju sebagai calon presiden. "Presiden harus memikirkan itu, karena nanti kinerjanya pasti terganggu dan pelayanan masyarakat akan lemah," ujar Ali lewat keterangan tertulisnya, Selasa (26/10).

Kendati demikian, Partai Nasdem menilai Presiden Joko Widodo mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Meski sejumlah menteri di dalam kabinetnya tengah melakukan manuver-manuver politik.

"Kita tahu pemerintahan ini diisi oleh tokoh-tokoh politik, kader partai, profesional, yang secara politik mereka punya hak untuk memilih dan dipilih yang dilindungi undang-undang," ujar Ali.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement