REPUBLIKA.CO.ID, Di tengah melandainya kasus Covid-19 di Nusantara, beberapa kabupaten di Papua Barat harus menaikkan levelnya dari dua ke level tiga. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut menyasar lima kabupaten yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.
Menurut Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Kota Sorong, Herlin Sasabone yang dihubungi pada Jumat (22/10), naiknya status PPKM Kota Sorong tersebut bukan karena penyebaran kasus Covid-19 "PPKM kota Sorong sekarang level 3 karena pencapaian vaksinasi belum mencapai 50 persen," jelas dia.
Ketimpangan vaksinasi antar daerah di Indonesia masih belum bisa diselesaikan. Vaksinasi lengkap masih didominasi untuk regional Jawa dan Bali. Di luar itu, tingkat vaksinasi Covid-19 masih terbilang rendah.
Selain di Papua, Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan tingkat vaksinasi yang tergolong rendah. Tidak kurang, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan jumlah ketersediaan vaksin Covid-19 di Sulawesi Tenggara masih jauh dari target. Dia menuturkan, jumlah vaksin yang dibutuhkan untuk Sultra adalah empat juta dosis untuk keseluruhan pelaksanaan vaksinasi tahap satu dan dua, serta untuk vaksin booster tenaga kesehatan.
"Yang sudah dikirim ke Sulawesi Tenggara baru 1,3 juta vaksin. Jadi masih sangat jauh dari jumlah vaksin yang seharusnya diterima," ujarnya dalam keterangan, Jumat (22/10).Muhadjir menyebut, jumlah vaksin yang masih sedikit itu memengaruhi rendahnya capaian vaksinasi yang seharusnya dicapai. "Saya lihat untuk kabupaten kota rata-rata masih di bawah 30 persen. Kecuali Kota Kendari yang masih 60 persen,”tambah dia.
Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, per September 2021, cakupan vaksinasi Covid-19 dosis pertama sebesar 32,36 persen atau 648.011 orang, dosis kedua sebesar 18,58 persen atau 372.166 orang, dan dosis ketiga (booster) untuk tenaga kesehatan sebesar 0,43 persen atau 8.696 orang. Jumlah itu masih sangat timpang dari cakupan keseluruhan vaksinasi di Provinsi Sultra, yakni 2.002.579 orang.
Dia mengungkapkan, kurangnya dosis vaksin di Sultra dikarenakan ada beberapa daerah yang harus dikebut pelaksanaan vaksinasinya. Sebagai contoh, yakni Provinsi Papua yang diprioritaskan karena adanya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)."Selain itu juga di beberapa daerah lain karena harus segera membuka sektor wisata, misalnya Pulau Bali, Batam. Itu diprioritaskan," ujar dia.
Lebih lanjut, Muhadjir menuturkan, akan membawa permasalahan kurangnya stok vaksin di Provinsi Sultra ke Kementerian Kesehatan, agar bisa mendapatkan vaksin yang lebih memadai dan memenuhi sasaran vaksinasi. \"Nanti akan saya sampaikan ke Pak Menkes supaya di sini juga mendapatkan perhatian,\" jelas dia.
Anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Hidayatullah Muttaqin mengatakan, ketimpangan capaian vaksinasi Covid-19 antar-daerah menghambat capaian vaksinasi nasional."Pemerintah perlu mendorong akselerasi vaksinasi di daerah-daerah yang belum maksimal capaiannya sesuai target sasaran," kata dia di Banjarmasin.
Muttaqin menjelaskan, ketimpangan vaksinasi terjadi antara Jawa-Bali dan luar Jawa, serta antara kota dengan kabupaten. Merujuk data Kementerian Kesehatan, dia menjelaskan, populasi yang sudah menerima vaksinasi lengkap di region Jawa serta Bali dan Nusa Tenggara sudah mencapai 28 sampai 29 persen.Sementara vaksinasi region lainnya masih di bawah 20 persen jumlah penduduk dengan capaian paling rendah terjadi di Maluku dan Papua, yakni hanya 11 persen.
Ketimpangan vaksinasi lebih lebar terjadi antara 98 kota dengan 416 kabupaten. Vaksinasi lengkap di kota sudah sebanyak 48 persen dari total 58 juta populasi. Sedangkan kabupaten baru 16 persen dari 212 juta penduduk. Muttaqin menegaskan, capaian vaksinasi yang belum memadai tersebut menghambat upaya untuk terciptanya kekebalan komunitas secara teoritis yaitu 208.265.720 orang atau 70 persen dari total populasi penduduk. Saat ini, penduduk Indonesia yang sudah memperoleh vaksinasi lengkap dua kali suntikan pertanggal 22 Oktober 2021 yaitu 66.316.667 orang atau 31,84 persen dengan capaian vaksinasi belum merata tiap daerah.
Untuk itu, Muttaqin mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai masalah capaian vaksinasi berpijak pada pengalaman negara lain.Dia mencontohkan Singapura yang vaksinasi lengkapnya sudah mencapai 82 persen populasi tetapi kini justru menghadapi ledakan Covid-19."Situasi ini mengindikasikan vaksinasi Indonesia yang lebih rendah memiliki risiko lebih besar dibanding Singapura,”jelas dia.
Jika capaian vaksinasi belum maksimal, dia menekankan pentingnya mengendalikan mobilitas penduduk dan kampanye disiplin protokol kesehatan ditingkatkan."Tujuannya untuk mencegah potensi terjadinya gelombang ketiga kasus penularan Covid-19 di Indonesia," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
