REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem monitoring isu publik yang terintegrasi dinilai perlu dibangun. Sistem ini bisa dipakai secara bersama-sama dalam rangka merespons isu publik yang berkembang di masyarakat.
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hasyim Gautama, mengatakan tantangan ke depan perlu adanya tim untuk monitoring isu publik yang sifatnya prediktif. "Tentunya untuk ukuran kita sebagai manusia yang mempunyai pengetahuan dengan daya jangkau yang terbatas itu akan sulit, tapi challenge itu akan kami tangani dengan membangun sebuah sistem monitoring isu publik yang secara guyub menggunakan satu sistem yan bisa dipakai bersama-sama, karena tujuannya sama dengan mengunakan aplikasi yang satu," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10).
Saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik ini, Hasyim mengatakan monitoring isu publik merupakan tugas yang cukup serius untuk dilakukan. Dikarenakan tugas ini menyangkut kestabilan untuk memantau serta merespons isu-isu yang ada.
Terlebih tugas ini biasanya menyangkut isu yang sensitif sehingga perlu kehati-hatian. “Hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring isu publik saat ini adalah bagaimana kita melihat atau memantau dari isu-isu yang berkembang di masyarakat, apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana harus meresponnya”, kata Hasyim.
Bimtek dilaksanakan selama dua hari secara luring dan daring yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Indonesia, serta disiarkan langsung melalui Kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo dan Zoom Meeting. Bimtek monitoring isu publik ini digelar dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini dibuka oleh Hasyim Gautama. Narasumber yang hadir pada hari pertama adalah Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Najamuddin Amy dan Praktisi Komunikasi Emilia Bassar. Sedangkan, Akademisi Komunikasi Ahmed Kurnia dan Praktisi Analisis Media Sosial Ismail Fahmi hadir menjadi narasumber pada hari kedua.
Najamuddin menambahkan tujuan monitoring isu ini adalah sebagai fungsi komando dan olah data, yakni untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isu yang bergulir di tengah masyarakat. Juga sebagai analisis informasi publik serta kebijakan dan publikasi, di mana memanfaatkan hasil dari trending topik dan analisis sentimen untuk membaca aspirasi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat.
Analisa itu kemudian menjadi salah satu sumber pijakan dalam penentuan kebijakan. “Bentuk monitoring isu pemerintah Provinsi NTB ialah dengan memiliki Sistem Komando Terpusat yang secara terus menerus memonitor isu publik sebagai wujud management trust,” ujar Najamuddin.
Sementara itu, Emilia Bassar pada paparannya menyatakan monitoring isu penting dilakukan karena bisa membantu organisasi menangkap isu lebih awal. Juga membantu organisasi belajar dari kesalahannya, mendorong keragaman pemikiran dan pendapat, serta menemukan hubungan sebab akibat.
“Tahap riset yang bisa kita lakukan saat monitoring isu adalah dengan memulai persiapan merumuskan masalah, merancang metodologi lalu dalam pelaksanaannya melaksanakan survei atau polling kuantitatif serta kualitatif, dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan akan laporan riset dan rekomendasi”, kata Emilia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
