Sabtu 23 Oct 2021 04:33 WIB

Tetap Waspada di Tengah Terkendalinya Pandemi

Cegah gelombang ketiga masyarakat harus tetap taati prokes dan bersedia divaksin.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Muhammad Subarkah
Aturan baru perjalanan internasional
Foto: Tim infografis Republika
Aturan baru perjalanan internasional

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Walaupun pandemi Covid-19 di tanah air mulai terkendali, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi lonjakan kasus. Sebab, negara-negara tetangga seperti di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, juga Australia sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi.

"Setiap kenaikan kasus, apalagi terbilang kenaikan tinggi bila dibandingkan kasus terakhir, maka bukan hanya harus waspada. Tetapi juga segera mencari penyebabnya dan menyelesaikannya agar pertambahan kasus tidak berkelanjutan dan segera menurun," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito kepada Republika, Jumat (15/10). 

Wiku mengatakan, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam menekan penularan Virus Corona karena masyarakat yang sudah mulai patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan (prokes). Saat ini, tingkat kepatuhan serta disiplin masyarakat terus membaik dalam menjalakan protokol kesehatan. Hasilnya bisa dilihat dari kasus baru Covid-19 yang menurun pada satu pekan terakhir yang mencapai 23,3 persen.

Pemerintah, lanjut Wiku, saat ini juga terus berupaya mempertahankan penanganan kasus Covid-19 yang sedang terkendali. Diantaranya, pemerintah sedang menyusun strategi lintas kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi lonjakan kasus menjelang libur akhir tahun. 

"Strategi yang disusun diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan yang efektif dan inklusif dengan menekankan pada prinsip pelonggaran aktivitas yang diikuti pengendalian lapangan yang tepat," jelasnya.

Lalu, melakukan peningkatan laju vaksinasi lansia terutama di wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk juga percepatan program vaksinasi untuk anak.

Dalam percepatan vaksinasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan setiap orang mendapatkan haknya terhadap vaksinasi Covid-19 termasuk masyarakat adat. Strategi sosial menjadi misi kementerian Kesehatan dalam mempercepat tercapainya target vaksinasi. 

Pada Kamis (14/10), Budi meninjau langsung vaksinasi bagi masyarakat Badui di Ciboleger, Kabupaten Lebak, Banten. Vaksinasi di Ciboleger sendiri menargetkan 1.000 peserta, yang diprioritaskan bagi 200 peserta dari masyarakat suku Badui dalam dan luar, dan masyarakat wilayah Lebak.

"Mereka (masyarakat adat) memiliki hak yang sama untuk divaksinasi, tanpa merusak kain sosial mereka” kata Mantan Wakil Menteri BUMN tersebut dalam keterangan, Jumat (15/10). 

Percepatan vaksinasi, lanjut Budi, bisa terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. hingga saat ini sudah lebih dari 100 Juta masyarakat Indonesia menerima suntikan dosis pertama. Budi mengatakan, vaksinasi Covid-19 juga mengemban misi sosial dalam upaya bersama untuk mengurangi laju penularan sekaligus melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

 "Vaksinasi bukan untuk melindungi diri sendiri. Dengan vaksin, kita bisa lindungi keluarga, tetangga, dan seluruh masyarakat Indonesia” kata Budi.

Sudah tembus 100 juta

Pemerintah Indonesia masih terus mengejar cakupan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dari target 208 juta, Hingga Ahad (10/10) vaksinasi Covid-19 sudah tembus lebih dari 100 juta orang yang mendapatkan suntikan dosis pertama.

Sementara untuk dosis kedua sudah disuntikan ke lebih dari 57,5 masyarakat indonesia. Dengan demikian jumlah vaksinasi telah mencapai 157.707.427 dosis.

Artinya, vaksinasi dosis pertama sudah menjangkau 48,11 persen masyarakat indonesia dan vaksinasi dosis kedua menjangkau 27,62 persen target vaksinasi 208.265.720 orang.

Kemenkes terus berupaya meningkatkan percepatan vaksinasi. Selain membuka vaksinasi massal dengan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, Kemenkes juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi, Unit Pelaksana Teknis di bawah Kemenkes, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes, di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP.

“Salah satu strategi pemerintah adalah mengupayakan ketersediaan vaksin dan mempercepat program vaksinasi sehingga semakin banyak masyarakat terlindungi,” katanya. 

Selain percepatan vaksinasi, Pemerintah juga menerapkan skrining berlapis terhadap pelaku perjalanan internasional. Serta pengawasan kegiatan dan edukasi terhadap masyarakat oleh pemerintah daerah tentang protokol kesehatan 

Selain itu kebijakan PPKM akan terus dilakukan karena telah terbukti efektif dalam menekan kasus termasuk untuk menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru 2022. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk mematuhi kebijakan pemerintah dan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengawasi dan mengendalikan mobilitas yang dilakukan oleh warganya. 

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengatakan, terkait dengan pengendalian pandemi, Indonesia boleh cukup berbangga dengan kecepatan pengendalian serangan varian delta 

"Kita sebagai bangsa juga senang. Banyak negara menpresiasi kecepatan pengendalian serangan delta. Walaupun rata-rata di beberapa negara membaik dengan serangan delta setelah 8-14 minggu. tentu ini pencapaian dari kita semua, didukung secara alami karakteristik virusnya mendukung program pengendalian yang dilakukan," ujarnya kepada Republika, Jumat (15/10). 

Namun, sambung Masdalina, baik pemerintah maupun masyarakat tidak boleh lalai meskipun situasi sudah mulai terkendali. Karena, dalam transmisi komunitas banyak kemungkinan bisa terjadi. 

" Dalam kondisi transmisi komunitas selalu ada kemungkinan kenaikan dan penurunan jumlah kasus, penyebabnya bermacam-macam tentunya," ucapnya 

Mobilitas, sambungnya, juga tidak serta merta dapat menurunkan jumlah kasus. Berbula-bulananalisis mobilitas dilakukan faktanya kasus tetap naik walaupun mobilitas turun, salah satu contohnya adalah saat perayaan hari raya Idul Fitri pada 2020 dan 2021

"Bahkan mobilitas tidak mampu memprediksi kenaikan eksponensial karena varian delta," tuturnuya. 

"Karena itu, upaya dalam basic kontrol harus tetap ditingkatkan, ditambah vaksinasi harus dikejar sesuai target yang ditetapkan pemerintah, " sambungnya. 

Diharapkan pemerintah bisa lebih mampu mengantisipasi setiap kejadian tidak biasa dalam pandemi. "Agar tak banyak kesedihan diakibatkan wafatnya para korban termasuk ribuan tenaga kesehatan yang tidak boleh dilupakan begitu saja," ujarmya. 

Co-founder KawalCOVID19 Elina Ciptadi mengatakan, saat ini vaksinasi pada lansia masih menjadi sorotan karena cakupannya yang tergolong rendah. Ia menegaskan, usia muda wajib mengingatkan dan membantu para orang tua untuk mengatasi kondisi tersebut.

"Orang-orang yang tervaksinasi di Indonesia saat ini dosis pertama itu sudah 38 persen dari kelompok yang eligible, yang sudah mendapat at least dosis pertama," ujar Elina.

"Tapi kalau dalam kelompok lansia, pencapaian dosis pertama baru 17,89 persen, belum ada 20 persen dari lansia yang mendapat vaksinasi lengkap padahal mereka kelompok yang paling duluan divaksinasi," sambungnya. 

Elina menuturkan berdasarkan survei Change.org Indonesia, Katadata Insight Center (KIC) dan KawalCOVID19, mengafirmasi peran sentra vaksinasi serta fasilitas kesehatan sebagai ujung tombak percepatan vaksinasi.

"Usulannya merupakan hal-hal praktis yang mudah dilaksanakan asalkan persiapan matang. Misalnya mencegah keramaian yang bisa diatasi dengan sistem pendaftaran sesuai kuota, pengetatan protokol kesehatan di lokasi, sampai bimbingan teknis petugas. Kuncinya adalah jangan sampai warga yang sudah antusias divaksinasi putus asa karena mengalami berbagai kendala," kata Elina.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement