Wednesday, 4 Jumadil Awwal 1443 / 08 December 2021

Wednesday, 4 Jumadil Awwal 1443 / 08 December 2021

Pakar Sebut Alasan Absennya Ganjar di Muktamar PPP

Sabtu 23 Oct 2021 01:15 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tiba di kantornya dengan setelan pakaian ala santri, Jumat (22/10). Pakar sebut PPP tak undang Ganjar untuk hindari konflik di PDIP

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tiba di kantornya dengan setelan pakaian ala santri, Jumat (22/10). Pakar sebut PPP tak undang Ganjar untuk hindari konflik di PDIP

Foto: Istimewa
Pakar sebut PPP tak undang Ganjar untuk hindari konflik di PDIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC), Ahmad Khoirul Umam, mengatakan, PPP pada muktamar Ulama di Semarang, Jawa Tengah, dua hari kemarin, sedang menebar jala. Tujuannya, untuk mendapatkan nama-nama calon pemimpin potensial untuk diusung dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Karena itu, target sasarannya adalah para Gubernur wilayah Jawa, seperti Anies, Ridwan Kamil, hingga Khofifah," kata Umam dalam keterangannya, kemarin.

Dia menambahkan, nama-nama tersebut tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu. Berbeda dengan nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang justru tidak diundang dalam muktamar tersebut.

Umam menambahkan, absennya Ganjar dalam acara tersebut memang perlu ditilik lebih jauh. Utamanya, karena agenda ataupun sudah terwakilkannya oleh Wagub Gus Yasin yang juga kader PPP. 

"Tapi di sisi lain, ketidakhadiran Ganjar ini juga bisa dimaknai sebagai langkah politiknya untuk menghindari kegaduhan politik lebih dalam di internal PDIP," tuturnya.

Sebaliknya, Umam menambahkan, jika Ganjar hadir, elit PDIP akan melihatnya sebagai kegenitan politik Ganjar. Utamanya, untuk menebar jala dan mencari dukungan lintas partai di luar PDIP. 

Menyoal Muktamar PPP, Umam menambahkan, strategi mencari sosok tersebut dipahami karena PPP hingga kini tidak memiliki tokoh atau figur pemimpin yang bisa dijual di hajatan demokrasi lima tahunan. Sehingga, ketepatan strategi pendekatan PPP untuk menemukan calon pemimpin nasional yang marketable ini, dinilai Umam, akan menentukan masa depan PPP. 

"Apakah mampu bertahan di tengah ancaman degradasi elektabilitas dengan standar margin parliamentary threshold 4 persen atau tidak," ungkap Umam.

Hal itu, dinilai Umam menjadi penting karena elektabilitas PPP hanya 0,52 persen. Meskipun pada 2019 silam, perolehan suara PPP pada sebesar 4,52 persen atau memperoleh 19 kursi saja.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA