Monday, 5 Zulhijjah 1443 / 04 July 2022

Wanita Afghanistan Minta PBB Jangan Beri Kursi ke Taliban

Jumat 22 Oct 2021 18:55 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Christiyaningsih

Para wanita berbaris menuntut hak-hak mereka di bawah pemerintahan Taliban selama demonstrasi di dekat bekas gedung Kementerian Urusan Wanita di Kabul, Afghanistan, Minggu, 19 September 2021.

Para wanita berbaris menuntut hak-hak mereka di bawah pemerintahan Taliban selama demonstrasi di dekat bekas gedung Kementerian Urusan Wanita di Kabul, Afghanistan, Minggu, 19 September 2021.

Foto: AP
PBB sedang mempertimbangkan tentang siapa yang harus mewakili Afghanistan

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekelompok wanita Afghanistan mendesak PBB untuk memblokir Taliban agar tidak mendapatkan kursi di badan dunia tersebut. Kelompok wanita tersebut menyerukan agar PBB memberikan kursi kepada perwakilan Afghanistan.

“Ini sangat sederhana. PBB perlu memberikan kursi itu kepada seseorang yang menghormati hak semua orang di Afghanistan," ujar mantan politisi Afghanistan dan perunding perdamaian, Fawzia Koofi.

Baca Juga

Koofi mengatakan sejak Taliban bekuasa mereka kerap membicarakan mengenai hak-hak perempuan. Namun Taliban tidak pernah mendengarkan aspirasi para kaum perempuan.

"Kami banyak dibicarakan, tetapi kami tidak didengarkan. Bantuan, uang, pengakuan, semuanya adalah pengaruh yang harus digunakan dunia untuk inklusi, untuk menghormati hak-hak perempuan, untuk menghormati hak semua orang," kata Koofi.

Koofi menyampaikan aspirasi tersebut bersama dengan mantan politikus Naheed Fareed, mantan diplomat Asila Wardak, dan jurnalis Anisa Shaheed. Fareed mengatakan ketika Taliban kembali berkuasa, mereka berjanji akan mengizinkan perempuan untuk bekerja dan mengenyam pendidikan. Akan tetapi pada kenyataannya, Taliban telah ingkar janji.

“Ketika Taliban merebut Afghanistan, mereka mengatakan akan memberikan izin kepada perempuan untuk bekerja dan kembali ke sekolah, tetapi mereka tidak menepati janji itu,” kata Fareed.

Sejak merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus, para pemimpin Taliban telah bersumpah untuk menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan syariah atau hukum Islam. Sebelumnya di bawah pemerintahan Taliban periode 1996 hingga 2001, perempuan tidak diizinkan bekerja dan anak perempuan dilarang bersekolah. Selain itu, selama periode tersebut perempuan harus menggunakan burqa dan ditemani oleh kerabat laki-laki ketika meninggalkan rumah.

Wardak mendesak negara-negara untuk menekan Taliban dan memenuhi janji untuk memberikan hak-hak perempuan. “Jika Anda akan memberi mereka kursi, harus ada syaratnya," ujar Wardak.

Keempat perempuan Afghanistan itu berpidato di acara PBB tentang dukungan untuk wanita dan anak perempuan Afghanistan. Acara tersebut diselenggarakan oleh Inggris, Qatar, Kanada, Wanita PBB dan Institut Georgetown untuk Wanita, Perdamaian dan Keamanan. Selain itu, keempat wanita Afghanistan tersebut juga bertemu dengan Dewan Keamanan PBB pada Kamis (21/10) untuk membahas perempuan, perdamaian, dan keamanan.

PBB sedang mempertimbangkan tentang siapa yang harus mewakili Afghanistan. Taliban menominasikan juru bicara mereka yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen, sebagai duta besar PBB. Sementara Ghulam Isaczai, utusan PBB yang mewakili pemerintah Afghanistan yang digulingkan oleh Taliban, berusaha untuk tetap berada di kursi PBB sebagai wakil Afghanistan. Negara-negara anggota PBB diperkirakan akan membuat keputusan pada akhir tahun ini.

Isaczai mengatakan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan menggantungkan harapan dan impian mereka di PBB. Mereka berharap PBB dapat membantu agar Taliban mengembalikan hak-hak perempuan, terutama hak untuk bekerja dan mengenyam pendidikan.

"Akan tercela secara moral jika kita tidak melakukan apa-apa dan mengecewakan mereka," ujar Isaczai.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA