REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Dewi Aryani, menilai penanganan Covid-19 di Indonesia sudah baik. Selain itu, menurutnya pemahaman masyarakat tentang pentignya vaksin Covid-19 juga sudah terbangun.
"Dengan situasi luasan geografis dan keberagaman Indonesia, penanganan pemerintah saya kira sudah baik," ujarnya, Kamis (21/10).
Selain itu, menurutnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya vaksin Covid-19 juga sudah terbangun. Ia pun berharap, sejumlah kekurangan dalam program vaksinasi nasional seperti masih adanya keterlambatan suplai vaksin ke daerah-daerah bisa segera teratasi.
"Tinggal pemerintah mempercepat suplai vaksin ke semua daerah, sehingga herd immunity segera terbentuk," katanya.
Meski kondisi pandemi terus menunjukan tren penurunan, namun menurunya sosialisasi tentang kewaspadaan terhadap Covid tetap harus gencar dilakukan. Dia mengatakan, memperketat protokol kesehatan serta sosialisasi hidup sehat dan bersih merupakan bagian dari upaya pencegahan atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Perlu juga pada akhir tahun dilakukan kembali 3 T, testing, tracing dan treatment secara random untuk memastikan bahwa vaksinasi juga memiliki dampak. Aturan mengenakan masker, cuci tangan dan lain-lain harus menjadi suatu kebiasaan baru, menjadi budaya baru," katanya.
Agar sosialisasi bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, dia menilai perlunya memberdayakan dasa wisma di semua desa. Menurut dia, sosialisasi melalui dasa wisma bisa sangat efektif.
"Karena ketua kelompok dasa wisma memiliki tugas memonitor 10 kepala keluarga kan, kades-kades secara berkala memberikan tugas sosialisasi dan pemantauan kepada mereka," imbuhnya.
Menurutnya, sosialisasi itu tidak cukup hanya mengandalkan Satgas Covid-19. "Termasuk juga menggalakkan royong semua elemen masyarakat. Menurunnya angka kasus kan jadi indikator keberhasilan penanganan pemerintah," ungkapnya.
Kemudian, dia mengatakan pelonggaran aktivitas masyarakat saat ini harus diiringi dengan pengetatan aturan setiap kegiatan. Salah satunya, tetap mewajibkan protokol kesehatan dan mencegah kerumunan masyarakat.
"Dengan melihat juga status level PPKM di masing-masing lokasi. Makna pelonggaran aktivitas kan membolehkan aktivitas tapi tentu dengan kondisi-kondisi dan syarat-syarat tertentu," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
