Tuesday, 12 Jumadil Awwal 1444 / 06 December 2022

Kewajiban Sertifikat Halal Tahap Dua, Ini Kata LPPOM

Jumat 22 Oct 2021 01:23 WIB

Rep: Fuji Eka Permana/ Red: Agung Sasongko

Karyawan beraktivitas di kantor Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Jakarta, Rabu (6/1). Juru Bicara Wakil Presiden RI Masduki Baidlowi mengatakan penyuntikan vaksin Covid-19 Sinovac akan dilakukan secara serentak setelah mendapatkan fatwa kehalalan dari fatwa MUI. Republika/Thoudy Badai

Karyawan beraktivitas di kantor Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Jakarta, Rabu (6/1). Juru Bicara Wakil Presiden RI Masduki Baidlowi mengatakan penyuntikan vaksin Covid-19 Sinovac akan dilakukan secara serentak setelah mendapatkan fatwa kehalalan dari fatwa MUI. Republika/Thoudy Badai

Foto: Republika/Thoudy Badai
Pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal ini merupakan keniscayaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai memberlakukan tahap kedua kewajiban bersertifikat halal pada 17 Oktober 2021. Di tahap kedua, kewajiban bersertifikat halal akan mulai diberlakukan bagi produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan.

Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muti Arintawati, mengatakan, pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal ini merupakan keniscayaan. Karena sudah menjadi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Baca Juga

"Bagi pelaku usaha kami himbau agar segera bersiap-siap memulai proses pendaftaran (sertifikat halal) dengan diawali mencari informasi lengkap apa persyaratan dan prosedurnya," kata Muti kepada Republika, Kamis (21/10).

Ia menerangkan, dengan memahami persyaratan bersertifikat halal maka perusahaan bisa melakukan  penilaian kesiapan. Jika masih ada gap yang dimiliki maka masih ada waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian.

Muti juga memberikan masukan kepada BPJPH terkait kewajiban bersertifikat halal tahap kedua. Menurutnya, BPJPH perlu mengidentifikasi permasalahan yang kerap dihadapi dalam proses sertifikasi produk-produk tersebut dan kemudian membantu mencarikan solusinya.  

"Contohnya terkait bahan baku impor yang banyak digunakan oleh produsen kosmetika dan obat, jika seluruh bahan wajib didukung dokumen berupa sertifikat halal seperti yang diatur dalam regulasi, maka ini menjadi kesulitan besar bagi industri," ujarnya.

 

 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA