Saturday, 22 Muharram 1444 / 20 August 2022

Polisi Tutup Jalan Merdeka Barat Cegah Massa BEM ke Istana

Kamis 21 Oct 2021 14:48 WIB

Red: Bayu Hermawan

Aksi unjuk rasa.   (ilustrasi)

Aksi unjuk rasa. (ilustrasi)

Foto: Republika/Agung Supriyanto
Polisi menutup Jalan Merdeka Barat untuk mencegah massa dari BEM SI ke Istana Negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aparat kepolisian menutup Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk mencegah ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI), bergerak menuju Istana Negara. Dari pantauan, aparat kepolisian telah memasang barikade dan kawat berduri.

Ratusan personel juga bersiaga di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di depan Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Aksi mahasiswa ini dilaksanakan untuk menyampaikan 12 tuntutan terkait tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

Sebelumnya, arus lalu lintas di Bundaran Patung Kuda Monas sempat tersendat karena ratusan mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI nekat menutup jalan protokol. Hingga berita dilaporkan pada pada pukul 14.15 WIB, mahasiswa masih tertahan di Jalan Medan Merdeka Barat. 

Penutupan jalan pun dilakukan secara situasional. Polres Metro Jakarta Pusat dibantu aparat TNI sebelumnya telah melakukan persiapan pengamanan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan.

"Ada 2.149 personel gabungan," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto.

Sementara itu, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kaharuddin mengatakan lebih dari 500 mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan 12 tuntutan kepada Presiden Joko Widodo yang telah menjabat selama tujuh tahun sejak 2014. 

"Bertepatan dengan 20 Oktober 2021, tujuh tahun sudah Jokowi memimpin pemerintahan negeri ini. Namun banyak janji-janji kampanye yang harus dipenuhi," kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Kaharuddin di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

Kaharuddin menyampaikan ada 12 tuntutan yang disampaikan, antara lain mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mahasiswa juga menuntut diberhentikannya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dan mengembalikan marwah lembaga tersebut dalam agenda pemberantasan korupsi.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA