REPUBLIKA.CO.ID,KULON PROGO -- Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamam Cahyadi mendorong pemerintah setempat segera merealisasikan program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)Center guna mendukung digitalisasi produk untuk memasarkan produk lokal yang berkualitas.
Hamam Cahyadi mengatakan berdasarkan laporan dari eksekutif bahwa UMKM Center baru di tahapan kajian pada 2022, padahal masuk dalam program unggulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang mestinya terwujud di 2022.
"Kami menilai bupati kurang melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna mewujudkan pelayanan terpadu UMKM. Kami menorong pemkab segera merapatkan barisan untuk mewujudkan UMKM Center," kata Hamam, Rabu (20/10).
Ia mengatakan berdasarkan peraturan terbaru menyatakan usaha mikro saat ini di bawah omzet Rp1 miliar yang dulu masuk usaha kecil sekarang jadi usaha mikro. Kemudian yang masuk usaha menengah yang ditangani pemerintah provinsi sekarang ini kategorinya menjadi usaha kecil yang jadi urusan pemerintah kabupaten.
Sehingga semakin besar beban dan tanggung jawab terhadap berbagai pelayanan ke UMKM. Hamam menilai pemkab lamban dalam bersikap.
Kajian yang pernah didorong DPRD dan rekomendasi pansus UMKM yang pernah diberikan DPRD, direspon dengan mengkaji kembali, mestinya bisa segera diambil langkah strategis dengan membentuk organisasi pengelola pelayanan UMKM di Kulon Progo.
Selanjutnya, Sumber daya baik aparatur pemerintah yang mengelola, dana operasional, sarana prasarana dan mungkin perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak guna pelayanan UMKM yang optimal ternyata masih jauh dari harapan. Pemkab masih mengkaji dan merencanakan, sementara RPJMD akan berakhir Mei 2022.
"Sektor UMKM ini sangat strategis untuk bisa menaikan PDRB Kulon Progo, bahkan menjadi salah satu strategi upaya pengentasan kemiskinan di Kulon Progo yang masih tinggi. Saatnya pemkab serius dalam mengembangkan UMKM supaya Kulon Progo maju, berkembang dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat bawah," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara mengatakan UMKM Center yang sudah diajukan ke pusat, namun Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi UKM menilai Kulon Progo belum siap karena belum memiliki dokumen perencanaan dan lahan secara mandiri.
Pada 2021 ini, Pemkab Kulon Progo sedang menyiapkan dokumen perencanaan dengan menyusun studi kelayakan, tidak hanya di mana lokasi UMKM Center, tapi juga kelayakan managemen pengelolaannya. Perencanaan itu, sudah kami susun dalam RKPD 2021.
"Harapnnya kalau studi kelayakan ini berhasil, maka 2022 adalah pelaksanaan teknis," katanya.
Astungkara juga mengatakan pemkab sudah meminta OPD terkait melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam produksi dan pemasaran. "Kami berharap program pemulihan ekonomi yang ada di OPD teknis, dapat menekan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
