REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perombakan kabinet Pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang kembali mencuat menimbulkan sejumlah spekulasi pos mana saja yang akan diubah. Salah satu yang dikabarkan akan terkena perombakan adalah posisi kepala Badan Intelejen Negara (BIN) atau KaBIN.
Pengamat politik sekaligus Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam buka suara terhadap isu tersebut. Menurut dia, penentuan kriteria yang layak untuk menjadi calon kandidat kepala BIN memang harus berbasis kepada kapasitas, terutama kapasitas di bidang intelejen.
“Siapa yang layak untuk duduk jadi Kepala BIN saya kira basisnya adalah basis kapasitas. Kemampuan dalam mengolah data, mencari data, dan memvalidasi data, sehingga data itu bisa digunakan sebagai basis pijakan pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan,” kata Arif, Selasa (19/10) siang.
Empat nama dikabarkan menjadi kandidat kuat mengisi pos kepala BIN. Selain Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, terdapat nama Kepala Badan Intelejen Strategis (Kabais) Letjen TNI Joni Supriyanto, mantan Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Doni Monardo dan Mayjen TNI (Purn) Hartomo. Keseluruhan nama ini dianggap memenuhi kriteria yang layak untuk menjadi KaBIN.
Dua nama terakhir: Doni Monardo dan Hartomo adalah dua petinggi TNI yang bersinar di masa pemerintahan Presiden SBY. Letjen TNI (Purn) Doni Monardo pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus, sementara Mayjen TNI (Purn) pernah diangkat menjadi Gubernur Akmil dan Kepala Bais TNI. Keduanya juga ikut masuk ke dalam bursa calon Kepala BIN karena dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman intelijen.
Arif menilai sosok keempat orang itu memang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam dunia intelejen. Namun, karena jabatan Kepala BIN ini tidak lepas dari muatan politis, maka ia berpendapat kapasitas tadi juga harus dibarengi dengan dukungan politik.
“Kalau dilihat dari basic-nya sebagai intelejen tentara (TNI), tentu saja semua memiliki pengalaman dalam dunia intelejen," kata dia.
Namun, Arif menjelaskan, kepala BIN bisa dibilang memiliki muatan politis sehingga kapasitasnya harus dibarengi oleh back up politik. Sehingga dia layak dan dipilih Pak Jokowi menjadi Kepala BIN,” ujarnya.
Keberadaan BIN menurut Arif memang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap politik nasional. Sebab menurutnya, BIN merupakan lembaga telik sandi yang memberikan input langsung kepada presiden dalam berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
