REPUBLIKA.CO.ID, BAKU -- Azerbaijan membawa isu konfliknya dengan Armenia ke Pengadilan Tinggi PBB. Baku menuduh Armenia sengaja mengubur ranjau darat di Nagorno-Karabakh sebagai bagian dari upaya pembersihan etnis.
Isu ini dibawa ke pengadilan PBB meskipun permusuhan antara kedua negara sudah berakhir. Wakil Menteri Luar Negeri Azerbaijan Elnur Mammadov meminta agar Mahkamah Internasional memerintahkan Armenia menghentikan peletakan ranjau darat.
Dia juga meminta agar Armenia memberikan peta ladang ranjau darat kepada Azerbaijan serta mengambil tindakan untuk menghentikan hasutan kebencian rasial. "Kampanye pembersihan etnis dan hasutan untuk melakukan kekerasan terhadap warga Azerbaijan di Armenia sedang berlangsung," kata Mammadov kepada pengadilan yang berbasis di Den Haag, seperti dikutip laman Aljazirah, Selasa (19/10).
"Langkah-langkah sementara sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut yang tidak dapat diperbaiki," ujarnya menambahkan.
Kedua bekas republik Soviet itu bertempur selama enam pekan musim gugur lalu memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri dalam konflik yang merenggut lebih dari 6.500 nyawa.
Pertempuran berakhir ketika Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menandatangani perjanjian gencatan senjata yang memberi Azerbaijan kendali atas bagian-bagian Nagorno-Karabakh, serta wilayah-wilayah yang berdekatan yang diduduki oleh orang-orang Armenia.
Mammadov mengatakan, bahwa setelah pembebasan bagian-bagian wilayah itu tahun lalu, warga sipil Azerbaijan yang kembali ke rumah mereka menemukan bahwa daerah itu telah dilapisi dengan ranjau darat oleh Armenia. "Armenia sampai hari ini masih menolak untuk membagikan peta ranjau yang lengkap dan akurat yang diperlukan untuk kemajuan operasi pembersihan, dan bahkan terus menanam ranjau baru di wilayah Azerbaijan," katanya.
"Ini hanyalah kelanjutan dari kampanye pembersihan etnis Armenia selama beberapa dekade dan upaya untuk menjaga wilayah ini dibersihkan dari Azerbaijan dalam mengejar beberapa desain revanchis yang putus asa," kata dia.
Menurut angka yang dikutip oleh wakil menteri luar negeri, setidaknya 106 warga Azerbaijan termasuk 65 warga sipil telah tewas atau terluka oleh ranjau sejak akhir konflik tahun lalu. Sementara itu, perwakilan Armenia Yeghishe Kirakosyan mendesak pengadilan untuk menolak permintaan tersebut.
Kirakosyan menyebut kasus Azerbaijan sebuah taktik yang direkayasa untuk memberi kesan bahwa Azerbaijan adalah korban sebenarnya. Kirakosyan membantah tuduhan itu dan mengatakan kepada hakim bahwa dalam konteks menyelesaikan semua masalah kemanusiaan yang luar biasa, neagranya siap untuk memberikan peta lagi yang kami miliki.
Pengaduan itu menyusul satu aduan yang diajukan oleh Armenia pekan lalu. Azerbaijan dituduh menghasut kebencian etnis dan diminta untuk membebaskan tahanan dari perang.
Kedua kasus tersebut kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kesimpulan di pengadilan yang berbasis di Den Haag. Sidang dalam beberapa hari terakhir telah difokuskan pada permintaan kedua negara untuk tindakan sementara yang dapat diterapkan oleh pengadilan untuk mencegah aksi yang dapat mempengaruhi kasus tersebut.
Hakim kemungkinan akan mengeluarkan keputusan mereka atas permintaan tersebut dalam beberapa minggu mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
