Senin 18 Oct 2021 14:11 WIB

ASEAN Sepakat Hanya Undang Utusan Nonpolitis Myanmar

ASEAN tetap menghormati prinsip tak campur tangan dan nilai di Piagam.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Teguh Firmansyah
Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di Gedung Pancasila Kemenlu RI, Senin (18/10)
Foto: Kemenlu RI
Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di Gedung Pancasila Kemenlu RI, Senin (18/10)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para menteri luar negeri (menlu) negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk menurunkan tingkat perwakilan Myanmar yang diundang untuk menghadiri KTT ASEAN mendatang. Mereka hanya mengundang utusan nonpolitis Myanmar.

"Dengan pertimbangan menghormati prinsip tidak campur tangan dan pentingnya menghormati prinsip-prinsip lain di dalam Piagam ASEAN seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional serta guna memberikan ruang bagi Myanmar untuk mengembalikan demokrasi melalui proses politik yang inklusif, maka untuk KTT ASEAN mendatang ASEAN hanya akan mengundang wakil pada level nonpolitis," ujar Menlu RI Retno Marsudi dalam konferensi pers bersama Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di Jakarta, Senin (18/10).

Baca Juga

Retno dan Datuk Saifuddin Abdullah membicarakan isu terkait Myanmar dalam pertemuan bilateral di Jakarta hari ini. Kedua negara memiliki pandangan yang sama bahwa tidak terdapat sama sekali perkembangan signifikan di dalam implementasi lima poin konsensus terkait Myanmar.

"Jadi keputusan hanya mengundang wakil pada level nonpolitis Nyanamar saya kira merupakan keputusan yang tepat," kata Retno.

Namun demikian, Retno mengatakan, keputusan ini tidak menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan termasuk bantuan kemanusiaan. Rakyat Myanmar, ujar dia, memiliki hak dan pantas mengenyam perdamaian dan kesejahteraan. "Safety and wellbeing rakyat Myanmar akan terus menjadi prioritas

Indonesia," ujarnya.

Sementara itu Datuk Saifuddin mengapresiasi inisiatif Indonesia yang sangat konsisten dan tegas terhadap isu Myanmar. Dia mengatakan, kedua negara saling memperkokoh dalam tujuannya dan memiliki kekecewaan yang sama terhadap militer junta Myanmar. Ia menganggap pihak junta tidak memberikan sambutan positif atas inisiatif ASEAN.

"Kami memiliki pendirian yang sama. Kami sangat kecewa dengan cara Myanmar melayani pemimpin-pemimpin ASEAN yang sudah membuat constructive engagement dengan militer junta di Myanmar dengan menghasilkan lima perkara konsensus, tapi Utusan khusus ASEAN tidak disambut dan diberikan welcome yang sepatutnya yang membolehkan beliau memenuhi mandatnya sebagai Utusan Khusus," ujar Datuk dalam kesempatan yang sama.

Ada lima Komitmen Kesepakatan antara ASEAN-Junta Myanmar. Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai. Ketiga yakni utusan khusus Ketua ASEAN memediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait. Konsensus ini dianggap belum

"Kami berdua dan negara yang ASEAN lain vokal dalam pandangan kami, tapi dalam waktu yang sama kita menjunjung piagam ASEAN. Kita tidak melihat isu Myanmar dari satu sudut tapi melihat dari berbagai sudut," ujarnya menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement