REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum National Olympic Committee (NOC) Indonesia, Raja Sapta Oktohari menegaskan permasalahan antidoping yang menyandung Indonesia menjadi tanggungjawab penuh Lembaga Antidoping Indonesia (LADI).
Menurutnya, LADI wajib menyelesaikan persoalan administrasi yang menyebabkan Badan Antidoping Dunia (WADA) menyatakan Indonesia menjadi negara yang tidak patuh dalam mengirim sampel dari atlet untuk mencegah penggunaan doping terlarang.
Meski demikian, kata Okto, Indonesia tidak bisa memilih pihak selain LADI untuk mengambil sampel sekaligus menyelsaikan pekerjaanyang berkaitan dengan antidoping.
"Di setiap negara, WADA menunjuk satu perwakilan yang diberi akses mengelola doping. Sifatnya mutlak dan tidak bisa dialihkan. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini, LADI menjadi penanggungjawab. Jadi tidak bisa ada pihak lain yang diberikan kewenangan. Di setiap negara hanya ada satu," kata Okto, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual dari Jakarta, Senin (18/10).
Okto membenarkan insiden tak berkibarnya bendera merah-putih di ajang Piala Thomas 2021 menjadi pukulan keras lantaran gelar tersebut baru kembali diraih tim beregu putra Indonesia sejak 19 tahun terakhir.
"Tentunya apa yang terjadi saat ini menjadi peringatan kepada kita semua bahwa kita tidak bisa lepas dari regulasi olahraga dunia. Kami akan segera berkoordinasi di internal untuk melihat langkah-langkah dari hasil meeting tadi pagi," ujarnya.
Okto sudah membentuk tim khusus bersama Kemenpora RI dan LADI untuk mencari akar permasalahan dan meneropong solusi yang mungkin bisa diambil. Untuk menyelesaikannya, ia mengaku butuh waktu selama 30 hari ke depan.
"Kami masih butuh waktu satu bulan untuk merapikan data-data dar LADI. Setelah itu kami akan melobi pihak eksternal untuk mencabut sanksi terhadap Indonesia,".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
