Saturday, 27 Syawwal 1443 / 28 May 2022

Taliban Minta Turki Berperan Aktif Bantu Afghanistan

Senin 18 Oct 2021 12:29 WIB

Rep: Dwina Agustin/Idealisa/ Red: Teguh Firmansyah

 Menteri luar negeri di Kabinet baru yang dipimpin Taliban Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, memberikan konferensi pers di Kabul, Afghanistan, Selasa, 14 September 2021. Muttaqi mengatakan Selasa bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada janjinya untuk tidak mengizinkan gerilyawan menggunakan senjatanya. wilayah untuk menyerang orang lain.

Menteri luar negeri di Kabinet baru yang dipimpin Taliban Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, memberikan konferensi pers di Kabul, Afghanistan, Selasa, 14 September 2021. Muttaqi mengatakan Selasa bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada janjinya untuk tidak mengizinkan gerilyawan menggunakan senjatanya. wilayah untuk menyerang orang lain.

Foto: AP/Muhammad Farooq
Taliban menilai pengakuan internasional penting untuk kemajuan ekonomi Afghanistan.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pejabat Kementerian Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi menyatakan, Turki dapat memainkan peran aktif dalam berinvestasi, merealisasikan beberapa proyek, merenovasi, dan memulihkan Afghanistan. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang sudah dimiliki Ankara.

Muttaqi memimpin delegasi Taliban dalam kunjungan resmi ke Turki pada pekan lalu. Dia datang untuk membahas masalah bilateral dan kerja sama tentang masa depan Afghanistan.

Baca Juga

Dalam kesempatan itu Muttaqi seperti dikutip Anadolu Agency  mengatakan, pengakuan resmi pemerintah Taliban dan bantuan internasional sangat penting bagi pemulihan ekonomi Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan Muttaqi mengadakan pertemuan membahas isu-isu terkait dengan pengakuan resmi terhadap Taliban dan aset milik Afghanistan yang diblokir oleh Amerika Serikat (AS)

Pembekuan cadangan oleh AS setelah pengambilalihan Taliban, menurut Muttaqi, melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Dia menekankan uang yang diblokir oleh AS dikirim dari negara lain untuk pembangunan Afghanistan. "Pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa uang ini diblokir? Apa yang dilakukan warga Afghanistan?" ujar Muttaqi.

Menurut Muttaqi, AS dan negara-negara lain mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan kepada Afghanistan dan hak asasi manusia harus diberikan. Namun, mereka membiarkan rakyat Afghanistan yang berpenduduk sekitar 40 juta jiwa tanpa kebutuhan pokok.

Muttaqi berharap masalah ini dibawa ke permukaan oleh otoritas Turki. "Seperti yang telah kami katakan dalam pertemuan kami dalam beberapa hari terakhir, dalam pertemuan dengan delegasi AS dan Uni Eropa di Doha, dan dalam pertemuan kami di Turki, negara-negara seperti itu telah didirikan di dunia, beberapa di antaranya telah dicapai dengan paksa, kudeta atau pemilu di mana satu orang atau keluarga dominan. Mengapa ini diakui tetapi pemerintah di Afghanistan tetap menjadi negara de facto?," katanya.

Muttaqi mengatakan ini adalah perampasan hak-hak warga Afghanistan dan mengatakan situasi tersebut memiliki efek negatif pada perekonomian Afghanistan. Dia mencatat bahwa bantuan kemanusiaan yang dikirim dari seluruh dunia telah didistribusikan dan AS dan Uni Eropa menjanjikan bantuan dalam pertemuan sebelumnya dengan delegasi. Dwina Agustin

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA