REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggunaan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan penyelesaian proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai target yakni pada 2022.
Proyek kereta cepat ini termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga dinilai cukup wajar apabila didanai dengan APBN. Adapun, pemanfaatan APBN dalam kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI selaku lead konsorsium.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, keputusan pemerintah menggunakan APBN dalam pendanaan proyek ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian kereta cepat Jakarta-Bandung tepat waktu.
"Ini supaya pengerjaan proyek bisa selesai tepat waktu pada tahun 2022," kata dia, Senin (18/10).
Menurutnya, kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda dibandingkan dengan proyek infrastruktur lain karena memiliki karakteristik investasi jangka panjang. Dengan kata lain, PMN yang disalurkan kepada KAI lebih ditujukan untuk investasi pemerintah yang akan memberikan imbal hasil.
"Ini proyek infrastruktur sehingga investasi bersifat jangka panjang," imbuhnya.
Kata Toto, PMN merupakan alternatif penyelamat jangka pendek supaya progress project jalan sesuai jadwal. Saat ini progress proyek kereta cepat sudah mencapai 79 persen. Karena itu perlu ada langkah penyelamatan jangka pendek dengan PMN supaya progress project jalan sesuai jadwal sehingga di akhir 2022 sudah bisa dioperasikan.
Langkah berikutnya, kata dia, adalah skema model bisnis yang memungkinkan perusahaan operator kereta api cepat ini bisa bertahan dan tumbuh. "Caranya optimalisasi pendapatan bukan saja dari kereta penumpang tapi juga pendapatan dari pengelolaan properti (TOD) dan juga media luar ruang," ujar dia.
Sementara itu, alasan pandemi Covid-19 yang digunakan pemerintah untuk melibatkan APBN dalam proyek ini menurutnya cukup masuk akal. Sebab, pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar di seluruh sektor, termasuk infrastruktur.
"Proyek ini sudah kita mulai pada 2015 sampai kemudian 2019, lalu masuk juga di awal 2020 sampai Covid-19 melanda. Maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang mungkin terjadinya cost overrun," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
