Tuesday, 3 Jumadil Awwal 1443 / 07 December 2021

Tuesday, 3 Jumadil Awwal 1443 / 07 December 2021

Brunei Konfirmasi Junta Myanmar tak akan Diundang KTT ASEAN

Sabtu 16 Oct 2021 14:29 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Christiyaningsih

Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah (tengah) dan Sekjen ASEAN Lim Jock Hoi (kanan) berjalan bersama saat menghadiri KTT ASEAN, di Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Sabtu (24/4//2021).

Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah (tengah) dan Sekjen ASEAN Lim Jock Hoi (kanan) berjalan bersama saat menghadiri KTT ASEAN, di Gedung Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Sabtu (24/4//2021).

Foto: Antara/HO-Setpres
ASEAN akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar dalam KTT bulan ini

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR SERI BEGAWAN -- Brunei mengatakan seorang perwakilan non-politik dari Myanmar akan diundang ke pertemuan puncak para pemimpin dari negara-negara Asia Tenggara bulan ini. Artinya ketetapan ini secara efektif mengesampingkan kehadiran pemimpin junta militer, Ming Aung Hlaing, yang merebut kekuasaan awal tahun ini.

Ketua ASEAN saat ini mengatakan keputusan itu dibuat setelah tidak ada konsensus yang dicapai selama pertemuan blok itu pada Jumat (15/10). Dilansir Reuters pada Sabtu (16/10), pertemuan itu membahas perwakilan politik Myanmar untuk menghadiri KTT ASEAN akhir Oktober.

Sumber mengatakan kepada Reuters setelah pertemuan bahwa blok beranggotakan 10 negara tersebut telah memutuskan untuk mengesampingkan kepala junta Myanmar dari KTT. Keputusan ini menyusul kegagalan militer yang berkuasa di negara itu untuk mematuhi peta jalan perdamaian yang telah disepakati dengan ASEAN.

Sebelum keputusan yang diumumkan Brunei, beberapa negara anggota ASEAN telah menyerukan keengganan untuk melibatkan junta dalam pertemuan. Salah satunya Menteri Luar Negeri Filipina Teodor Locsin yang menyatakan dukungan agar Min Aung Hlaing tidak disertakan dalam KTT ASEAN.

"Kami bisa tetap menjaga jarak dengan mereka (Myanmar), tapi kalau kami mengalah dengan cara apa pun, kredibilitas kami sebagai organisasi kawasan yang sebenarnya akan hilang," kata Locsin.

Selain Filipina, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah pun menyatakan hal yang sama. Dia menekankan penolakan terjadi akibat tidak ada kemajuan atas rencana yang sudah disepakati sebelumnya.

sumber : Reuters
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA