REPUBLIKA.CO.ID, YANGON - Kepala pengacara dari Aung San Suu Kyi, Khin Maung Zaw, mengaku dibungkam oleh pihak berwenang di negara yang kini diperintah junta. Menurut pihak berwenang, pembungkaman pengacara dikarenakan komunikasi dengan dunia luar dapat menyebabkan ketidakstabilan.
Dalam pernyataan melalui Facebook, Maung Zaw mengatakan dia telah dilarang berbicara kepada media, diplomat, organisasi internasional, dan pemerintah asing. Kemudian dia mengunggah rincian perintah tersebut.
"Komunikasi Khin Maung Zaw dapat menyebabkan pelecehan, menyakiti seseorang yang bertindak sesuai dengan hukum, dapat menyebabkan kerusuhan, dan mengganggu stabilitas perdamaian publik," kata perintah pihak berwenang Myanmar untuk Maung Zaw itu.
"Beberapa media lokal dan asing, media ilegal dan media menghasut informasi palsu yang dapat mengacaukan negara," tulis perintah itu menambahkan.
Seorang juru bicara militer yang berkuasa tidak menjawab panggilan untuk memberikan komentar. Media pemerintah Myanmar belum melaporkan perkembangan dalam berbagai kasus hukum Suu Kyi. Khin Maung Zaw kini menjadi satu-satunya sumber informasi publik tentang persidangan dan kesejahteraan Suu Kyi.
Seperti diketahui, Suu Kyi telah ditahan di lokasi yang dirahasiakan sejak kudeta 1 Februari tanpa sarana berkomunikasi dengan dunia luar selain melalui pengacaranya yang hanya ditemuinya di pengadilan. Suu Kyi didakwa dengan serangkaian pelanggaran, termasuk melanggar protokol virus corona, mengimpor secara ilegal dan memiliki radio dua arah, menghasut untuk menimbulkan kemarahan publik, hingga melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi.
Dalam korespondensi terbarunya dengan media, Khin Maung Zaw pada Selasa lalu melalui pesan teks ringkasan memberi kesaksian rekan terdakwa Suu Kyi, Presiden terguling Win Myint. Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa militer telah memintanya untuk mengundurkan diri beberapa jam sebelum kudeta dan memperingatkan dia kalau tidak akan dirugikan. Dia bilang dia menolak.
Pengacara itu mengatakan Suu Kyi telah memintanya untuk mengumumkan kesaksian Win Myint. Ini adalah laporan pertamanya tentang apa yang terjadi sebelum kudeta.
Suu Kyi memimpin pemerintahan sipil setelah partainya menyapu bersih pemilu 2015 yang digelar setelah militer mundur dari setengah abad kekuasaan langsung. Juru bicara Junta Zaw Min Tun, dalam sambutan tertulisnya pada Rabu, mengatakan kasus Suu Kyi ditangani secara adil oleh pengadilan yang independen. Kudeta Februari mengakhiri satu dekade langkah tentatif menuju demokrasi serta pertumbuhan ekonomi setelah beberapa dekade pemerintahan otoriter dan stagnasi ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
