Saturday, 10 Rabiul Awwal 1443 / 16 October 2021

Saturday, 10 Rabiul Awwal 1443 / 16 October 2021

Asosiasi Profesor Enggan Komentari Jabatan Megawati di BRIN

Kamis 14 Oct 2021 21:54 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Andri Saubani

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (kanan) mengikuti pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Presiden Joko Widodo melantik 10 pejabat Dewan Pengarah BRIN diantaranya Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (kanan) mengikuti pelantikan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Presiden Joko Widodo melantik 10 pejabat Dewan Pengarah BRIN diantaranya Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Foto: Antara/Setpres Lukas
Asosiasi Profesor Indonesia beralasan masih berfokus pada masalah Statuta UI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Profesor Indonesia (API), Ari Purbayanto, memilih untuk tidak berkomentar banyak terkait pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pembina Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebab, pihaknya kini masih berfokus pada persoalan mengenai statuta Universitas Indonesia (UI).

"Kita belum membahasnya di API. Masih fokus dengan polemik statuta UI," ujar Ari melalui pesan singkat kepada Republika, Kamis (14/10).

Ari mengatakan, API kini sedang dalam proses melakukan pembahasan persoalan statuta UI, yang beberapa hari lalu menjadi penyebab Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-UI turun aksi. API, kata dia, masih akan melanjutkan pembahasan mengenai hal itu agar dapat memberikan masukkan konkret kepada pemerintah.

"Kami baru membahas tadi malam, ada akan kami bahas lagi untuk memberikan masukan konkret kepada pemerintah," jelas dia.

BEM se-UI melakukan aksi menuntut dibatalkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Aturan tersebut dinilai otoriter dan sentralistik karena memberi rektor kewenangan yang teramat besar

"Kami mahasiswa, guru besar, dosen, tenaga akademik, dan alumni menuntut pembatalan PP 75/21 Statuta UI," ujar Dosen Ilmu Politik FISIP UI, Reni Suwarso, saat dikonfirmasi, Selasa (12/10).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengarah BRIN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Di antara nama-nama yang dilantik ada Megawati Soekarnoputri yang juga ditunjuk oleh Jokowi sebagai ketua.

Baca Juga

Penunjukan Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN kemudian menuai pro dan kontra, khususnya terkait latar belakang politik Megawati. Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra, misalnya, mengaku khawatir ke depannya BRIN akan menjadi partisan dan kehilangan kepercayaan publik.

"Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketua umum partai politik yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi. Boleh jadi BRIN menjadi alat politik," ujar Azyumardi saat Republika konfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (14/10).

photo
Megawati Soekarnoputri - (Infografis Republika.co.id)
 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA