REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro, Febrianto Adi Saputro, Dian Fath Risalah, Rizky Suryarandika
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10). Di antara nama-nama yang dilantik ada Megawati Soekarnoputri yang juga ditunjuk oleh Jokowi sebagai ketua.
Penunjukan Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN kemudian menuai pro dan kontra, khususnya terkait latar belakang politik Megawati. Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra, misalnya, mengaku khawatir ke depannya BRIN akan menjadi partisan dan kehilangan kepercayaan publik.
"Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketua umum partai politik yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi. Boleh jadi BRIN menjadi alat politik," ujar Azumardi saat Republika konfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (14/10).
Azumardi mengatakan, semestinya ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN diisi oleh ilmuwan atau peneliti terkemuka yang berkaliber internasional. Menurut dia, itulah yang seharusnya dilakukan apabila memang BRIN memiliki keinginan serius dalam melakukan riset atau inovasi unggul yang dibutuhkan oleh bangsa.
"Seharusnya ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional. Jika serius BRIN mau melakukan riset atau inovasi unggul," kata dia.
Azyumardi menyatakan, Presiden Jokowi seharusnya belajar dari pengalaman ketika menunjuk Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sosok ketua umum partai politik itu, kata dia, membuat BPIP menjadi partisan dan kehilangan kepercayaan publik.
"Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP," jelas Azyumardi.
Menurut dia, ke depan BRIN akan sulit bersaing. Terlebih melihat lembaga pemerintah nonkemnterian (LPNK) yang memiliki tugas dan fungsi riset sudah dilebur menjadi organisasi riset yang semuanya dipimpin oleh pelaksana tugas saja.
"Tidak cukup waktu sekitar dua tahunan bagi Presiden Jokowi mengonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik, tidak berantakan seperti sekarang. Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun, sekarang dan ke depan," jelas dia.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai penunjukan Megawati membuka politisasi di dunia riset nasional. Mulyanto menilai dilantiknya Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi titik yang krusial dalam kaitannya dengan intervensi ideologi-politik di dunia riset dan inovasi.
"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/10).
Politikus PKS itu mengungkapkan, sebelumnya para ahli sudah minta Presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.
"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP," ungkapnya.
Menurutnya, ditunjuknya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN menunjukkan Pemerintah memaksakan diri. Sebab, menurutnya pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP.
Sesmenristek era SBY ini menambahkan, jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8 September 2021 menulis kekhawatiran intevensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya.
Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index pada 2021 (GII) juga semakin merosot. Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara. Indonesia bahkan di bawah Vietnam dan Brunei.
Selain itu, Mulyanto juga menilai, tugas dan fungsi BRIN campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi. BRIN bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (eks-BATAN) serta keantariksaan (eks-LAPAN).
"Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik," tegasnya.
Berikut susunan anggota Dewan Pengarah BRIN:
- Megawati Soekarnoputri sebagai ketua
- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil ketua
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa sebagai wakil ketua
- Sudamek Agung Waspodo Suyoto sebagai sekretaris
- Emil Salim sebagai anggota
- I Gede Wenten sebagai anggota
- Bambang Kesowo sebagai anggota
- Adi Utarini sebagai anggota
- Marsudi Wahyu Kisworo sebagai anggota
- Tri Mumpuni sebagai anggota
In Picture: Megawati Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN
Ikuti Whatsapp Channel Republika
