Sunday, 11 Rabiul Awwal 1443 / 17 October 2021

Sunday, 11 Rabiul Awwal 1443 / 17 October 2021

Wapres Pimpin Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Maluku

Rabu 13 Oct 2021 15:03 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ilham Tirta

Wakil Presiden Maruf Amin.

Wakil Presiden Maruf Amin.

Foto: Dok KIP/Setwapres
Pemerintah menyiapkan bantuan tambahan uang tunai khusus di 5 kabupaten prioritas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 untuk wilayah Maluku, Rabu (13/10). Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Maluku Murad Ismail dan lima bupati yang wilayahnya masuk prioritas, yakni Bupati Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Seram Bagian Timur.

Ma'ruf mengingatkan, waktu tersisa untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem 2021 tinggal beberapa bulan lagi. Sementara, target yang harus diselesaikan ada 35 kabupaten di tujuh provinsi, termasuk lima kabupaten di Maluku.

"Maluku ini yang pada hari ini kita hadirkan, yaitu sudah lima kabupaten di berbagai area. Sebenarnya kemiskinan ekstrem di Maluku ini bukan hanya lima, tapi untuk 2021 ini hanya 5 kabupaten (ditangani)," kata Wapres dikutip dari rilis yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Rabu (13/10).

Wapres berharap pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di lima kabupaten ini. Ia mengingatkan, tantangan terbesar dalam penanganan kemiskinan ekstrem adalah memastikan seluruh program penanggulangan, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di lima wilayah kabupaten tersebut.

Wapres pun mengarahkan agar konvergensi program harus dilakukan dengan segera. Dimulai dengan tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.

Baca juga : Kemiskinan, Sejumlah Keluarga Afghan Jual Gadis Bawah Umur

Sedangkan, untuk masalah anggaran, dana perlindungan sosial maupun untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar, yakni mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang didanai oleh APBD provinsi dan kabupaten.

"Dengan jumlah anggaran yang relatif besar tersebut, isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bukan soal anggaran, tapi tepat sasaran programnya, supaya semua itu berjalan dengan tepat," ujar dia.

Wapres mengatakan, pemerintah juga menyiapkan bantuan tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di Maluku dengan menggunakan data yang tersedia. Untuk program khusus di sisa waktu 2021 ini, pemerntah akan menggunakan program yang telah ada, yaitu Program Sembako dan BLT-Desa, untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini.


 


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA