Sunday, 11 Rabiul Awwal 1443 / 17 October 2021

Sunday, 11 Rabiul Awwal 1443 / 17 October 2021

Izin Pembangunan Hotel Bintang 4-5 Labuan Bajo akan Ditutup

Selasa 12 Oct 2021 17:53 WIB

Rep: Antara/ Red: Qommarria Rostanti

Izin pembangunan hotel bintang empat ke atas di Labuan Bajo akan ditutup pada 2022 (ilustrasi).

Izin pembangunan hotel bintang empat ke atas di Labuan Bajo akan ditutup pada 2022 (ilustrasi).

Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Penutupan akan dilakukan pada 2022 untuk mendukung penyelenggaraan KTT G20.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Shana Fatina, mengatakan izin pembangunan hotel berbintang empat dan lima di Labuan Bajo akan ditutup pada 2022. Hal ini dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Labuan Bajo.

"Izin pembangunan perhotelan di Labuan Bajo per Oktober 2022 akan ditutup dan ini khusus hotel bintang empat ke atas. Hal ini dimoratorium hingga 2030," ujarnya, Selasa (12/10)

Hal tersebut disampaikannya berkaitan dengan persiapan Labuan Bajo menjadi lokasi acara utama atau main event dan acara sampingan atau side event menyambut KTT G20. Shana mengatakan izin penutupan ini dilakukan untuk melindungi supply dan demand perkembangan Labuan Bajo sehingga terjadi pariwisata berkualitas dan beriklim sehat.

"Karena itu saat ini kami lagi percepat peningkatan investasi hotel bintang empat dan lima untuk mengisi minimal 2.000 kamar layak," ujarnya.

Namun apabila izin tersebut dibuka kembali, maka dalam waktu enam bulan investor harus segera mengajukan ijin pembangunan hotel berbintang itu, jika tidak maka setelah enam bulan izinnya akan dicabut kembali. Sesuai data per 17 September 2021, saat ini jumlah hotel bintang empat di Labuan Bajo ada tiga unit, kemudian hotel bintang lima ada dua unit, sementara hotel bintang tiga ada empat unit dan private resort ada dua unit.

Dia menyebut walaupun izin pembangunan bagi hotel bintang empat ke atas dilarang, pembangunan hotel bintang tiga ke bawah tetap ada namun dikelola oleh Commuitas Basis Tourism (CBT) atau pengusaha lokal. "Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemprov NTT dan pemerintah kabupaten Manggarai Barat," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA