REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, berkarakter dan berakhlak mulia menjadi salah satu target dari lima program kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran. Karena SDM yang unggul dan berkualitas akan menjadi investasi jangka panjang serta menjadi penanda keberhasilan pembangunan bangsa.
Pada tahun 2016 hingga 2021, Sugianto Sabran yang berpasangan dengan Habis Ismail Bin Yahya bekerja keras melakukan berbagai upaya dan langkah, serta kebijakan dan inovasi khususnya pada program prioritas dan mendasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, di antaranya infrastruktur, kesehatan dan Pendidikan.
"Mengapa pendidikan menjadi prioritas, karena pendidikan formal di setiap satuan pendidikan merupakan wahana untuk melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Tidak kalah pentingnya adalah melahirkan generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia," kata Sugianto Sabran dalam suatu kesempatan akhir pekan lalu.
Pada periode pertama kepemimpinannya, H Sugianto Sabran telah mampu membawa sektor pendidikan mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan itu dicapai karena selama memimpin Kalteng, Sugianto fokus pada 5 program sektor pendidikan; yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan.
Selain itu juga fokus pada peningkatan pelayanan pendidikan di daerah pedalaman dan terpencil, peningkatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, dan penyediaan beasiswa lulusan SMK/SMK ke perguruan tinggi. "Berbagai upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berbanding lurus dengan hasil yang dicapai, di antaranya Tahun 2016 hingga 2017 jumlah sekolah yang terakreditasi A dan B sebesar 48,18 persen, meningkat signifikan menjadi 76,57 persen pada tahun 2018-2019," kata Gubernur.
Mencermati rasio jumlah tenaga pendidik yang tidak sebanding dengan jumlah satuan Pendidikan dan peserta didik, Gubernur telah menetapkan kebijakan untuk melakukan pengangkatan. Antara lain dengan mengangkat 2.502 guru tidak tetap dan 1.185 pegawai tidak tetap sejak tahun 2018 untuk satuan Pendidikan SMA dan SMK yang tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah.
Kebijakan tersebut menurut Gubernur telah sesuai dengan ketentuan bahwa SMA/SMK dan SLB merupakan kewenangan provinsi. Oleh sebab itu mengambil langkah strategis untuk pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar rasio guru dengan satuan pendidikan yang ada serta jumlah peserta didik berimbang dan logis. "Harapannya agar tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
