REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Pemerintahan Taliban di Afghanistan belum memberikan komitmen kuat mengenai pendidikan bagi perempuan meski internasional mendesak agar semua anak di Afghanistan dapat kembali bersekolah.
Menteri Luar Negeri Khan Muttaqi mengatakan, pemerintah Taliban bergerak dengan hati-hati karena baru berkuasa selama beberapa pekan. Mereka tak bisa diharapkan menyelesaikan reformasi yang tidak dapat dilakukan masyarakat internasional selama 20 tahun.
"Mereka memiliki sumber daya finansial yang banyak dan dukungan dan bantuan internasional yang kuat tapi di saat yang sama kalian meminta kami melakukan semua reformasi dalam dua bulan?" katanya dalam acara Center for Conflict and Humanitarian Studies di Doha Institute for Graduate Studies, Selasa (12/10).
Hampir dua bulan pemerintahan yang didukung internasional ambruk dan pemberontak merebut kekuasaan di Afghanistan. Pemerintahan Taliban menekan negara-negara lain bersedia bekerja sama dengan mereka untuk mencegah krisis ekonomi. "Masyarakat internasional harus mulai bekerja sama dengan kami," kata Menteri Khan Muttaqi.
"Dengan itu kami dapat menghentikan kerentanan dan di saat yang sama dengan ini kami dapat terlibat dengan positif dengan dunia," tambahnya.
Taliban dikritik atas pendekatan mereka pada pendidikan anak-anak perempuan. Taliban belum mengizinkan remaja putri sekolah menengah untuk kembali ke kelas. Baru anak-anak sekolah dasar yang diperbolehkan masuk.
Sementara salah satu keberhasilan selama 20 tahun kehadiran AS di Afghanistan adalah memberikan pendidikan pada anak-anak perempuan di negara itu.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Taliban melanggar janji dalam menjamin pendidikan perempuan. Ia menambahkan perekonomian tidak akan pulih selama perempuan tidak diizinkan bekerja.
Cabut sanksi
Sementara itu Muttaqi kembali meminta AS mencabut sanksi yang memblokir cadangan bank sentral Afghanistan senilai sembilan miliar dolar AS di luar negeri. Tapi ia mengatakan meski aset itu tetap dibekukan Taliban masih bisa dapat pemasukan dari pajak, tarif cukai dan pertanian.
Ia mengatakan pasukan Taliban berkuasa penuh di seluruh wilayah Afghanistan dan mampu mengendalikan ancaman dari ISIS yang bertanggung jawab atas serangkaian serangan mematikan beberapa pekan terakhir. Termasuk bom bunuh diri di masjid syiah di Kota Kunduz pekan lalu. "Sejauh ini pemerintahan Islam Emirat mengendalikan dengan sangat baik masalah ISIS," kata Muttaqi.
Baca juga : Sekjen PBB Kecam Taliban tak Penuhi Janjinya pada Perempuan
Islam Emirat adalah nama pemerintahan yang digunakan Taliban. Muttaqi mengatakan tekanan masyarakat internasional pada Taliban mendorong moral ISIS. "Alih-alih menekan dunia harus bekerja sama dengan kami," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
