Oleh : Agus Yulianto, Jurnalis Republika.co.id
REPUBLIKA.CO.ID, Pengangguran menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Dampak dari masalah pengangguran itu pun tampak jelas pada kondisi ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah. Pengangguran telah menimbulkan banyak masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan, kriminalitas dan lainnya.
Di Indonesia, khususnya di Ibu Kota Negara Jakarta, pengangguran juga tengah menelikunya. Penyebab pengangguran ini karena adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya.
Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman, telah membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19, para fres graduate itu pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan.
Wajar, dalam kondisi sekarang ini, jumlah pekerjaan yang tersedia sangat sedikit. Lebih ironis lagi, justru terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang juga terdampak pandemi. Di sisi lain, banyak kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan.
Fakta-fakta itulah yang kemudian diantisipasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini dilakukan agar kasus pengangguran ibu kota, tidak terus menambah baban anggaran pemerintahan provinsi. Khususnya untuk mengatasi dampak panggangguran yakni kemiskinan dan masalah sosial lain.
Anies membuat program pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT) sebagai janji Gubernur DKI Jakarta, pada pilkada 2017 silam. Program ini pun diklaim telah mampu menurunkan angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta di masa pandemi ini. Yakni, dari tingkat pengangguran sebelumnya sebesar 10,95 persen pada 2020, berhasil ditekan menjadi 8,51 persen hingga tahun berjalan 2021 ini.
Hebatnya lagi, penurunan angka itu berasal dari semua sektor pendidikan dan bidang yang digeluti. "Ini janji Pak Gubernur untuk menciptakan 200 ribu lapangan kerja dalam lima tahun masa jabatannya," mengutip keterangan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah.
Target angka penurunan pengangguran tersebut justru melonjak di masa pandemi ini. Meski di sisi lain, terjadi juga pemutusan hubungan kerja (PHK) atau lainnya, yang menjadi penyebab banyaknya tuna karya di DKI.
Di 2020 kemarin, setidaknya, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah bisa melebihi target menekan pengangguran terbuka. Dari 200 ribu target awal menjadi 250 ribu lapangan kerja (hingga) tahun lalu.
Pada masa pandemi sektor formal akan sulit menerima para tenaga kerja, sehingga sektor informal menjadi andalannya. Dengan terbukanya peluang di sektor informal itu, angka pengangguran menjadi berkurang, kesejahteraan bertambah, dan pertumbuhan ekonomi sedikit menggeliat.
Itulah yang menjadi dasar mengapa BPS DKI mengeluarkan data penurunan tingkat pengangguran terbuka di DKI. Pengangguran terbuka pada 2020 yang berjumlah 10,95 persen usia kerja (sekitar 572.780 ribu) berkurang menjadi 8,51 persen atau 456.600 orang. Di DKI Jakarta hingga kini, jumlah pekerja informal mencapai 1.762.375 orang. Angka itu, untuk tahun berjalan 2021 ini.
Dari total angka pekerja informal DKI sekitar 1,7 juta orang itu, terbagi dalam beberapa penghasilan sesuai tingkat pendidikan dan lokasi tinggal atau kerja. Pendapatan bersih pekerja informal menurut kabupaten/kota dan pendidikan tertinggi, didominasi penghasilan SMA sederajat.
Rata-rata penghasilan untuk SMA/sederajat sebesar Rp 3.074.032 hingga tahun lalu, tingkat SMP/sederajat sebesar Rp 2.444.693, tingkat pendidikan SD/sederajat lebih tinggi sedikit, sebesar Rp 2.586.947, dan tidak pernah sekolah atau belum tamat SD/sederajat sebesar Rp 2.128.158.
Masih berdasarkan data BPS, dari jumlah rata-rata penghasilan tersebut, maka lokasi pekerja informal di Jakarta Pusat menjadi lokasi dengan pendapatan terbesar di antara lima bagian DKI lainnya. Sebaliknya, Kepulauan Seribu menjadi daerah dengan tingkat pendapatan terkecil dibanding lima wilayah lainnya.
Ya, upaya Pemprov DKI melakukan langkah peningkatan perekonomian dengan menyalurkan bantuan UKM dan pelatihan di Disnakertrans untuk mendorong sektor informal, dinilai cukup berhasil. Upaya itu pun kan terus digenjot dengan melakukan pelatihan dan bantuan modal kembali.
Hal ini juga supaya masyarakat menjadi teralih dan tidak mengandalkan sektor formal di masa pandemi ini. Ya, ini agar mereka yang tak mempunyai pekerjaan dan tengah mencari pekerjaan bisa mempersiapkan usaha yang nanti dijalankannya sendiri. Intinya, mereka harus bisa bangkit dan tidak menjadi pengangguran selamanya. Insya Allah...
Ikuti Whatsapp Channel Republika
