REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Satgas Covid-19 Provinsi Maluku meminta pemerintah daerah di 10 kabupaten/kota untuk mempercepat capaian vaksinasi di wilayah kerjanya, karena cakupannya masih terlalu rendah.
"Hanya Kota Ambon yang cakupan vaksinasinya sangat tinggi di atas 72 persen, sedangkan 10 kabupaten kota lainnya masih rendah di bawah 30 persen," kata Wakil Ketua Satgas Covid-19 Maluku, Brigjen TNI Arnold A.P Ritiauw di Ambon, Sabtu (9/10).
Ke-10 daerah di Maluku yang capaian vaksinasinya masih rendahKabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Pulau Buru, Buru Selatan, Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD).
Menurut Arnold Ritiauw yang juga Danrem 151/Binaya, capaian vaksinasi di Maluku hingga 7 Oktober 2021 baru mencapai 27,52 persen untuk dosis satu dari jumlah kumulatif sasaran sebanyak 1.417.690 orang, sedangkan dosis dua 14,65 persen.
"Tinggi-rendah capaian vaksinasi di Maluku tidak terlepas dari komitmen dan kinerja pemerintah daerah di 11 kabupaten/kota di Maluku untuk mempercepat realisasinya. percuma jika kota Ambon tinggi tetapi 10 daerah lainnya rendah," katanya.
Tingginya capaian vaksinasi di Kota Ambon yang saat ini mencapai 72,83 persen dari kelompok sasaran sebanyak 199.686 orang, serta 42,28 persen untuk dosis kedua, dikarenakan semua pemangku kebijakan ikut terlibat bersama merealisasikannya.
Selain itu, gencarnya sosialisasi berjenjang tentang manfaat vaksinasi hingga ke ke desa dan kelurahan, serta tingginya kesadaran masyarakat di ibukota provinsi Maluku itu untuk datang secara sukarela mengikuti program vaksinasi massal.
"Karena itu saya minta Bupati dan Wali Kota untuk ikut berperan dan turun ke lapangan mengajak warga untuk bersedia divaksin," katanya.
Ditanya kemungkinan TNI dan Polri dilibatkan melakukan serbuan vaksinasi, Danrem Binaya itu menegaskan, hal itu bisa saja dilakukan, tetapi pemerintah daerah masing-masing harus ikut bertanggung jawab terhadap program Pemerintah Pusat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
"TNI dan Polri siap membantu percepatan vaksinasi termasuk di daerah-daerah dan serbuan vaksinasi sudah berjalan. Hanya saja kami menilai pemerintah daerah di 10 kabupaten terlalu lambat dan kurang berinisiatif melaksanakan vaksinasi secara masif," katanya.
Ditambahkannya, ketersediaan vaksin di 11 kabupaten/kota di Maluku dalam jumlah mencukupi, sehingga tidak ada alasan jika cakupan vaksinasinya terlambat.
"Ini kan jumlah vaksin di kabupaten/kota sangat mencukupi. Jadi daerah harus gencar melakukan vaksinasi, termasuk terus mengimbau warga untuk datang mengikutinya. Vaksinasi ini untuk kebaikan bersama memutus rantai penularan Covid-19 di Maluku," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
