REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Idham Cholid, Warga Nahdliyin, tinggal di Wonosobo; Mantan Ketua Umum PMII Jombang 1994-1996; Ketua PB PMII 1997-1998.
Muktamar NU sebenarya harus sudah dilaksanakan satu tahun yang lalu. Tapi mundur karena terhalang pandemi. Dan itu tak terjadi di Ormas Islam NU saja, Ormas Islam yang lain juga begitu terpaksa memundurkan muktamarnya karena ada ancaman wabah Covidp19.
Namun, khusus untuk Muktamar NU, kami selaku warga Nahdilyin malah merasa terasa kurang greget. Terutama pada munculnya opini yang mengemuka akhir-akhir yang justru lebih bermuara kepada perebutan posisi Ketua Umum PBNU.
Maaf, sebegitu vitalkah jabatan Ketua Umum (Tanfidziyyah) sehingga harus menguras energi sedemikian rupa untuk memperdebatkannya? Bukankah NU adalah jam'iyah yang "dikendalikan" oleh kepemimpinan ulama, dengan demikian otoritas keulamaan-lah yang sebenarnya harus lebih dikedepankan. Ulama yang seharusnya menjadi sumber inspirasi, bukan sekadar diposisikan sebagai alat legitimasi kepentingan pencalonan!
Kita tak memungkiri, suksesi kepemimpinan PBNU memang sangat penting. Jika ini yang harus dibahas, yang patut kita renungkan justru perlunya NU mempersiapkan proses regenerasi yang mapan. Tentu kita tak ingin mengulang sejarah kepemimpinan almaghfurlah KH Idham Chalid yang karena begitu lama (1952-1984) akhirnya "didongkel" para kiai dan melahirkan konflik berkepanjangan.
Gus Dur telah menjadi pintu regenerasi kepemimpinan yang sangat baik. Tiga periode kepemimpinannya (1984-1999) telah berhasil menciptakan kader unggulan dan merubah wajah NU, bahkan di mata internasional.
Tiga periode kepemimpinan Gus Dur bukan untuk dijadikan yurisprudensi. Apalagi konteksnya saat ini sudah jauh berbeda. Alm KH Hasyim Muzadi pun cukup dua kali memimpin NU (1999-2010).
Kini, sudah banyak lahir generasi-generasi baru. Kita semua tahu, KH Hasyim Muzadi, KH Said Aqil Siradj, dan bahkan semua yang kini memegang kendali NU (terutama jajaran Tanfidziyah) adalah santri-santri terbaik Gus Dur. Tentu mereka semua mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan peluang dalam proses alih generasi itu.
Jika kemudian saat ini nama Gus Yahya (KH Yahya Cholil Staquf) juga mengemuka, tak elok rasanya mengidentifikasi beliau sebagai orang HMI, seakan dipandang sebagai "anak tiri" di NU. Sebagai rumah besar, NU harus memberikan tempat yang sama untuk semuanya. Hal ini juga sudah dibuktikan, dengan tampilnya Saifullah Yusuf, dan Helmy Faishal Zaini misalnya, di jajaran inti PBNU. Saat kuliah, mereka adalah kader HMI.
Menurut saya, isu rivalitas PMII dan HMI sangat tidak layak dibincangkan di NU. Terlalu kecil jika NU hanya membahas soal itu. Sama kecilnya jika NU juga hanya ditarik-tarik untuk kepentingan politik kekuasaan, apalagi kepentingan partai tertentu.
Banyak agenda besar yang masih harus mendapatkan perhatian. Bagaimana memberdayakan jama'ah NU yang konon mencapai 48 persen, berdasarkan survey LSI Denny JA pada 2019. Berarti ada 116 juta lebih dari populasi masyarakat Indonesia diidentifikasi sebagai NU. Mayoritas dari mereka adalah para pedagang kecil, para petani, para buruh, yang saat ini kehidupannya sangat memprihatinkan.
Bukankah cita awal dari para pendiri NU adalah untuk membangkitkan umat? Agenda pemberdayaan semestinya harus dikedepankan, sebagaimana dulu Hadlratus-Syaikh KH Hasyim Asy'ari bersama KH Wahab Hasbullah dan lainnya ingin memimpin langsung Syirkatul 'Inan (semacam Koperasi para Pedagang) sebagai bagian dari gerakan Nahdlatut Tujjar pada 1918.
Jadi soal regenerasi itlah yang harus diingat. Bukan malah melebar hal lain yang remeh-temeh. Dan bagi saya tentang siapa yang akan jadi Ketua Umum PBNU, dengan memakani ilmu 'titen' (mengingat, bhs Jawa) dengan melihat roda zaman: Gus Dur sebelum terpilih menjadi Ketua Umum PBNU, sebelumnya adalah Katib Aam Syuriyah PBNU, demikian pula KH Said Aqil Siradj".
Jadi kali ini kok ya yang akan pernah Ketua Umum PBNU dari sosok yang sebelumnya menduduki posisi Khatib Am? Benarkah akan begitu? Wallahu'alam.
Kalisuren, 9 Oktober 2021
Ikuti Whatsapp Channel Republika
