REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan kondisi pandemi Covid-19 membuat pemerintah ikut membantu agar pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat tetap terlaksana dan tepat waktu.
Arya mengatakan dalam pelaksanaan dan progresnya sangat bagus, di mana pembangunan kereta cepat sudah mencapai hampir 80 persen.
"Masalahnya adalah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, dan kita ingin supaya pembangunan kereta cepat tersebut tepat waktu dan jangan tertunda," ujar Arya dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (9/10).
Menurut Stafsus Menteri BUMN tersebut pandemi Covid-19 telah membuat beberapa hal terkait proyek kereta cepat menjadi agak terhambat, pertama para pemegang sahamnya menjadi terganggu kinerjanya seperti PT KAI di mana gara-gara Covid-19 penumpang kereta mengalami penurunan sehingga membuat PT KAI tidak bisa menyetor dananya sesuai dengan apa yang kemarin dipersiapkan dalam perencanaan tanpa ada pandemi Covid-19.
Hal yang sama juga dialami oleh para pemegang saham lainnya seperti Jasa Marga dan PTPN."Hal-hal inilah yang membuat kondisi mau tidak mau supaya pembangunan kereta api cepat tetap dapat terlaksana dengan baik, maka mau tidak mau kita harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan. Di mana-mana semua negara, pemerintah memang ikut campur dalam pendanaan kereta cepat di hampir semua negara begitu. Hanya karena masalah Covid-19 yang membuat semua ini menjadi terhambat," kata Arya.
"Inilah langkah yang harus diambil supaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai hampir 80 persen dan sudah bagus ini bisa tetap terlaksana," tambahnya.
Terkait anggaran yang bertambah, Arya menyampaikan bahwa ketika membangun kereta cepat ataupun sarana infrastruktur strategis seperti jalan tol maka dalam perjalanan prosesnya akan mengalami perubahan-perubahan desain. Hal ini dikarenakan adanya kondisi geologis dan geografis yang berbeda serta berubah dari awalnya yang diperkirakan.
"Hampir semua negara mengalaminya, apalagi untuk yang pertama kali. Jadi pasti ada perubahan-perubahan desain dan ini membuat pembengkakan biaya. Selain itu harga tanah juga seiring berjalan waktunya mengalami perubahan, dan hal ini wajar terjadi di hampir semua pembangunan-pembangunan yang kita lakukan pasti ada perubahan-perubahan di sana. Dengan demikian dua hal ini yang membuat anggaran kereta cepat mengalami kenaikan," katanya.
Stafsus Menteri BUMN itu juga menyampaikan bahwa di mana-mana negara maju dan modern itu membutuhkan yang namanya kereta api cepat."Di mana-mana pasti ada kereta cepat di negara modern, dan Indonesia sedang menuju negara maju serta modern. Ketika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk sepakat membangun kereta api cepat, itu adalah menuju Indonesia yang memang menjadi negara modern," ujar Arya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
